Al Jazeera Protes, Jurnalisnya Masuk Daftar Teroris Pemerintah Mesir

GORONTALOPOST - Salah satu perusahaan media di Timur Tengah, Al Jazeera, mengeluarkan kecaman kepada pemerintah Mesir setelah beberapa nama jurnalisnya dimasukkan dalam daftar teroris yang diperbarui setiap lima tahun.
Dalam pernyataannya, Al Jazeera mendesak pemerintah Mesir untuk merevisi kembali keputusan memasukkan jurnalis dalam daftar teroris karena tindakan tersebut melanggar hak kebebasan pers di dunia.
"Mempertimbangkan kembali dan menahan diri dari tindakan yang menghambat kerja jurnalistik dan membatasi kebebasan," kata perwakilan Al Jazeera dalam pernyataan tersebut pada Rabu (26/7).
Keikutsertaan jurnalis dalam daftar hitam ini berarti mereka berisiko menghadapi larangan bepergian, pembekuan aset, pembatalan paspor, dan bahkan risiko hukuman penjara.
Al Jazeera juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia untuk membantu menekan pemerintah Mesir agar mencabut nama-nama jurnalis Al Jazeera dari daftar teroris.
Lebih dari itu, Al Jazeera juga menuntut pembebasan cepat dua jurnalis mereka, Rabee al-Sheikh dan Bahaa al-Din Ibrahim, serta jurnalis lainnya yang ditahan di Mesir.
Rabee al-Sheikh ditangkap oleh kepolisian di Bandara Internasional Kairo pada Agustus 2021, sementara Bahaa Al-Din ditangkap di Bandara Borg El Arab di Alexandria saat kembali ke Qatar pada tahun 2020.
Keduanya didakwa terlibat dalam kelompok teroris dan menyebarkan berita palsu, meskipun saat itu mereka sedang berada di luar tugas sebagai jurnalis dan sedang berlibur untuk mengunjungi keluarga masing-masing.
Tindakan penahanan terhadap jurnalis ini mendapat kritik dari Mary Lawlor, pelapor khusus PBB untuk pembela hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa tidak seharusnya ada kasus penahanan jurnalis.
Ia menegaskan bahwa pemerintah Mesir dengan jelas melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme.
"Fakta bahwa mekanisme penuntutan terorisme di Mesir disalahgunakan sudah kita ketahui," ujarnya.
Pemenjaraan jurnalis tanpa dakwaan bukan merupakan fenomena yang baru di Mesir.
Menurut data dari Reporters Without Borders (RSF), pemerintah Mesir telah memenjarakan lebih dari 100 jurnalis.
"Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya 170 jurnalis telah dipenjara, puluhan lainnya ditangkap dan diinterogasi secara sewenang-wenang, akses ke lebih dari 500 situs berita telah diblokir, dan enam jurnalis telah tewas," kata RSF. (jpg)
