Indonesia keluar dari KTT MSG, Tolak Campur Tangan Asing Soal Papua

GORONTALOPOST - Pengamat dan dosen Hubungan Internasional dari Universitas Cenderawasih, Marinus Mesak Yaung, mengevaluasi tindakan delegasi Indonesia yang keluar dari Konferensi Tingkat Tinggi para Pemimpin Grup Ujung Tombak Melanesia (KTT MSG) ke-22 tahun 2023 sebagai ekspresi protes yang kuat terkait isu Papua yang meruncing hingga ke kedaulatan nasional.
"Keputusan delegasi Indonesia untuk keluar dari KTT tersebut menegaskan posisi tegas Indonesia dalam urusan luar negeri, terutama dalam isu kedaulatan," ungkap Marinus dalam sebuah pernyataan resmi di Jakarta, Kamis.
Dia juga menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan upaya diplomasi yang kuat terhadap forum KTT MSG dan Vanuatu sebagai tuan rumah, untuk memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki peran besar dalam kawasan Indo-Pasifik.
"Indonesia bukanlah negara yang bisa diatur oleh KTT MSG dalam masalah Papua," Marinus menekankan.
Marinus juga mengingatkan Vanuatu, Benny Wenda, dan delegasi ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) agar mereka harus memiliki kesadaran diri dan melakukan perhitungan politik yang matang, serta tidak menghubungkan status politik Papua dengan kasus Timor Timur (sekarang Timor Leste).
"Timor Timur tetap diakui sebagai wilayah yang tidak berdaulat di mata hukum internasional, dan bukan bagian dari Indonesia," ungkap Marinus.
Marinus menduga bahwa Vanuatu dan KTT MSG berupaya mengulang skenario yang terjadi di Timor Timur, di mana pada tahun 1999, referendum penentuan nasib sendiri diadakan atas desakan dari Australia, Vanuatu, organisasi MSG, dan komunitas internasional, yang berakhir dengan pemisahan Timor Timur dari Indonesia.
"Namun, upaya semacam ini di Papua sangat naif dan keliru. Secara hukum internasional, Papua adalah wilayah yang sah di bawah kedaulatan Indonesia," tegas Marinus.
Marinus menegaskan bahwa usaha Vanuatu dan forum KTT MSG untuk mempertanyakan status politik Papua merupakan serangan langsung terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.
Sikap delegasi Indonesia ini mendapatkan dukungan dari warganet, sementara Benny Wenda mendapat kritik keras.
Akun @MNakpapua menyatakan, "Benny Wenda tidak diakui sebagai pengamat orang asli Papua dalam KTT MSG yang berpartisipasi dalam sidang. Satu-satunya yang diakui adalah Tuan Oktavianus Mote, mantan wakil ketua ULMWP."
Akun @interacquiant juga memberikan pandangannya, "ULMWP memang tidak layak duduk di sana. Sikap Indonesia sudah benar."
Sementara akun @BiliWonda mengecam kelompok bersenjata KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) dengan tegas, "Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan kelompok teroris yang membunuh sesama dan menculik pilot Selandia Baru." (antara)



