Denda Besar Rp 159 Juta untuk Donald Trump atas Kritik terhadap Pengadilan
GORONTALOPOST - Dalam sidang penipuan sipil yang dipimpin oleh Hakim Arthur Engoron di New York, mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, didenda sebesar 10.000 dolar AS atau setara dengan Rp 159 juta karena melanggar larangan mengkritik staf pengadilan.
Denda ini merupakan denda kedua yang dikenakan kepada Donald Trump sejak larangan tersebut diberlakukan tiga minggu yang lalu. Hakim Engoron menjatuhkan denda ini setelah Donald Trump memberikan komentar di hadapan wartawan selama jeda persidangan.
Dikutip dari Reuters pada Jumat (27/10), Hakim Engoron telah mengeluarkan perintah pembungkaman terbatas untuk Donald Trump pada tanggal 3 Oktober 2023 setelah mantan Presiden tersebut menghina panitera utama hakim dalam unggahan di platform Truth Social, yang dimiliki oleh Donald Trump.
Denda terbaru ini dikenakan setelah Donald Trump mengatakan bahwa Hakim Engoron adalah hakim yang sangat partisan, dan bahwa ada orang yang sangat partisan duduk di sampingnya, bahkan mungkin jauh lebih partisan daripada dirinya.
Pihak pengacara dari Donald Trump mencoba membela komentar tersebut dengan menyatakan bahwa Donald Trump sebenarnya merujuk pada saksi Michael Cohen, mantan pengacara Donald Trump yang menjadi musuh bebuyutannya, dan bukan panitera hakim yang duduk di dekatnya di pengadilan.
Dikutip dari Bloomberg, Hakim sempat memanggil Donald Trump ke kursi saksi untuk memberikan penjelasan, dan mantan presiden serta suami Melania mengulangi bahwa yang dimaksud adalah Cohen.
Setelah penjelasan dari Donald Trump, hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak kredibel dan menjatuhkan denda tersebut.
Tak lama setelah itu, Donald Trump tiba-tiba meninggalkan ruang sidang.
Donald Trump, yang merupakan calon terdepan dalam nominasi presiden dari Partai Republik pada tahun 2024, bersama dua putranya, dituduh menggelembungkan nilai aset real estate Trump Organization untuk mendapatkan pinjaman bank dan persyaratan asuransi yang lebih besar.
Donald Trump telah beberapa kali menyerang Hakim Engoron, menyebutnya sebagai hakim yang membencinya. Namun, perintah pembungkaman yang diberlakukan pada 3 Oktober 2023 hanya mengkhususkan kritik terhadap staf pengadilan.
Hakim federal yang akan memimpin persidangan Donald Trump pada Maret 2024 atas tuduhan konspirasi untuk membatalkan hasil Pemilihan Presiden 2020 juga telah memberlakukan sebagian perintah pembungkaman, meskipun untuk sementara mencabutnya untuk memberikan waktu kepada tim hukum Donald Trump untuk mengajukan keberatan. (jpg)