Imigran di AS Ketar-Ketir Hadapi Deportasi Massal Setelah Trump Ambil Alih Jabatan

Menurut laporan dari New York Times (NYT), rencana besar Trump untuk menangguhkan status hukum ribuan imigran yang berada di AS tanpa dokumen sah semakin dekat, dan banyak yang mulai bertindak untuk melindungi diri mereka.

Trump sebelumnya telah mengungkapkan niatnya untuk menerapkan program deportasi massal terhadap imigran tanpa dokumen.

Dalam rencananya, dia berencana untuk mengumumkan keadaan darurat di negara tersebut dan menggunakan sumber daya militer untuk menindak para migran yang dianggap ilegal.

Ini tentu menambah kecemasan di kalangan komunitas imigran yang telah lama tinggal dan bekerja di AS.

Menanggapi ancaman deportasi ini, banyak imigran yang mulai menghubungi pengacara imigrasi dan aktif mengikuti berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi nirlaba yang berfokus pada isu migrasi dan hak-hak imigran.

Mereka berusaha mencari tahu langkah-langkah hukum yang bisa diambil untuk melindungi diri mereka dari deportasi.

Bagi mereka yang sudah memiliki status hukum seperti pemegang kartu hijau (green card), banyak yang mempercepat proses naturalisasi untuk menjadi warga negara AS.

Dengan menjadi warga negara, mereka berharap bisa memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap kemungkinan deportasi.

Namun, bagi banyak imigran lainnya yang tidak memiliki status hukum yang jelas atau yang memasuki AS secara ilegal, situasinya jauh lebih rumit.

Mereka menghadapi kesulitan besar dalam mengajukan permohonan suaka, karena proses perlindungan hukum mereka terhadap deportasi masih berjalan dan belum selesai.

Tidak sedikit imigran yang mencoba berbagai cara untuk memperbaiki status hukum mereka.

Beberapa di antaranya, seperti yang dilaporkan oleh NYT, telah menjalin hubungan dengan warga negara AS dan berusaha untuk segera menikah.

Hal ini bertujuan agar mereka bisa mengajukan permohonan kartu hijau, yang akan memberi mereka hak tinggal permanen dan perlindungan lebih terhadap ancaman deportasi.

Pemberitaan sebelumnya oleh NBC News mengungkapkan bahwa rencana deportasi massal Trump bisa berisiko memisahkan setidaknya 4 juta keluarga di AS.

Ini terjadi karena banyak imigran yang memiliki anggota keluarga, baik pasangan atau anak-anak, yang merupakan warga negara AS atau memiliki status hukum yang lebih baik.

Jika Trump melaksanakan kebijakan deportasi massal, keluarga-keluarga ini berpotensi terpisah, memicu ketegangan dan kesedihan yang mendalam di banyak rumah tangga.

Deportasi massal sendiri sudah menjadi salah satu janji utama Trump dalam kampanye pemilu sebelumnya.

Pada masa jabatan pertamanya, Trump juga sempat mengumumkan keadaan darurat untuk mengarahkan dana dari Pentagon guna membangun tembok besar di perbatasan Meksiko, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah imigran ilegal yang masuk ke AS.

Kebijakan-kebijakan keras tersebut mencerminkan tekad Trump untuk mengurangi jumlah imigran di AS, baik yang masuk secara ilegal maupun yang tinggal tanpa dokumen yang sah.

Saat ini, kebijakan deportasi massal yang direncanakan Trump diperkirakan akan menjadi tantangan besar bagi jutaan imigran yang sudah lama menetap di AS.

Meski banyak yang telah berusaha untuk mengamankan status hukum mereka, ketidakpastian masih menghinggapi banyak pihak, sementara waktu terus berjalan menuju pelantikan presiden yang baru.

Dengan masa depan yang semakin tidak pasti, banyak imigran di AS yang tengah berjuang untuk memastikan keberadaan mereka di negara yang telah menjadi rumah bagi mereka selama bertahun-tahun.

Apa yang terjadi setelah Trump mulai berkuasa pada Januari mendatang akan menjadi ujian besar bagi komunitas imigran dan kebijakan imigrasi AS secara keseluruhan. (*/antara)