Nasib Honorer 2025, Peralihan Status dan Seleksi PPPK di Gorontalo

GORONTALOPOST -Nasib tenaga honorer di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo, menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menetapkan hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai kategori pegawai pemerintah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Rifli Katili, mengungkapkan bahwa perubahan status tenaga honorer menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PANRB Rini Widyantini, dan Kepala BKN Zudan Arif Fakhrulloh, dengan melibatkan kepala daerah seluruh Indonesia melalui sambungan daring.
2,6 Juta Honorer Menanti Kejelasan
Dalam rapat tersebut, salah satu isu utama yang dibahas adalah nasib 2,17 juta tenaga honorer di seluruh pemerintah daerah. Pemerintah mendorong pengalihan status honorer menjadi PPPK, baik dalam skema penuh waktu maupun paruh waktu.
Di Gorontalo sendiri, data menunjukkan ada 2.662 tenaga honorer yang terdaftar. Sebagian dari mereka telah mengikuti seleksi PPPK dan CPNS 2024, sementara sisanya sedang menunggu proses seleksi PPPK 2025.
Namun, muncul kekhawatiran di kalangan tenaga honorer, terutama bagi mereka yang telah mengikuti seleksi CASN 2024 tetapi tidak lulus. Akun pendaftaran mereka terkunci sehingga tidak memungkinkan untuk mendaftar seleksi PPPK 2025.
Solusi untuk Honorer yang Tidak Lulus Seleksi CASN
Rifli Katili menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan tenaga honorer dirugikan. Bagi mereka yang telah mendaftar CASN 2024 tetapi gagal, besar kemungkinan status mereka akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu.
"Tenaga honorer yang memenuhi peringkat dan kuota seleksi akan otomatis menjadi PPPK penuh waktu. Sementara itu, yang tidak memenuhi kuota akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu," ujar Rifli.
Perbedaan antara PPPK penuh waktu dan paruh waktu terletak pada hak yang diterima. PPPK penuh waktu mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai regulasi, sedangkan PPPK paruh waktu akan menerima gaji yang setara dengan 2024 tanpa tambahan tunjangan.
Optimisme untuk Masa Depan Honorer
Rifli menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menyelesaikan alih status tenaga honorer. Kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian status kepada honorer, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dengan langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah pusat dan daerah, tenaga honorer diharapkan dapat terus memberikan kontribusi optimal dalam pelayanan publik, baik sebagai PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
Hal ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan terstruktur di masa depan.(antara)



