Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Didemo BAR-BAR, DPRD Gorontalo RDP PT Tjakrindo Mas dan APH

A
Penulis: Azis Manansang❯

 


Advertisement

Ratusan massa aksi akhirnya diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Gorontalo, Ridwan Monoarfa, bersama anggota dewan lainnya: Umar Karim, Wahyu Moridu, Suyuti, dan Hamzah Muslimin..(F:Hms)
Ratusan massa aksi akhirnya diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Gorontalo, Ridwan Monoarfa, bersama anggota dewan lainnya: Umar Karim, Wahyu Moridu, Suyuti, dan Hamzah Muslimin..(F:Hms)

Gorontalopost, GORONTALO – Suasana tegang mewarnai halaman Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (8/9/2025),

Ketika Aliansi Barisan Rakyat Bersama Rakyat (BAR-BAR) turun ke jalan.

Advertisement

Menuntut keadilan bagi warga Desa Pilolalenga, Supratman alias Lyong, yang diduga mengalami kriminalisasi.

Ratusan massa aksi akhirnya diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Gorontalo, Ridwan Monoarfa.

Advertisement

Bersama anggota dewan lainnya: Umar Karim, Wahyu Moridu, Suyuti, dan Hamzah Muslimin.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi BAR-BAR mengusung dua tuntutan utama:

1. Hentikan kriminalisasi warga.

Mereka menilai penetapan Supratman sebagai tersangka hanya untuk kepentingan penyelamatan aset perusahaan.

Aparat penegak hukum (APH), khususnya Kapolda Gorontalo, didesak mengevaluasi proses penyidikan yang dianggap gegabah.

2. Panggil PT Tjakrindo Mas Gorontalo.

DPRD diminta menghadirkan perusahaan tersebut untuk memberikan penjelasan terbuka terkait laporan terhadap Supratman.

Aliansi BAR-BAR menjelaskan, persoalan bermula dari kasus tahun 2023 ketika Kantor PT Tjakrindo Mas di Molanihu dibongkar orang tak dikenal.

Seorang karyawan kemudian meminta bantuan Supratman mengamankan aset agar tidak hilang.

Barang-barang itu disimpan sementara di rumah Supratman, namun langkah tersebut justru berujung laporan polisi oleh pihak perusahaan melalui HRD.

Mereka menilai laporan itu tidak memiliki dasar kuat dan mencederai keadilan, sebab Supratman hanya berniat melindungi aset, bukan memilikinya.

Menanggapi aspirasi massa, Ridwan Monoarfa menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam.

“Kami akan mempelajari persoalan ini secara serius dan berkoordinasi dengan aparat hukum maupun perusahaan untuk mencari solusi yang adil,” ujarnya di depan massa.

Sebagai tindak lanjut, DPRD menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (10/9/2025), dengan menghadirkan pihak perusahaan, aparat penegak hukum, serta perwakilan masyarakat.(Mg-02)

Advertisement

Artikel Terkait

Kemarau Panjang Tak Halangi Panen Padi PM-AAS, Gorontalo Bidik Perluasan hingga 2.800 Hektare

Kemarau Panjang Tak Halangi Panen Padi PM-AAS, Gorontalo Bidik Perluasan hingga 2.800 Hektare

Sistem ini menerapkan metode tanam benih langsung atau Tabela sehingga petani tidak perlu melalui tahapan persemaian sebelum penanaman

Kursi Wakapolda Gorontalo Berganti Laode  Diminta Perkuat Koordinasi dan Kinerja Polisi

Kursi Wakapolda Gorontalo Berganti Laode Diminta Perkuat Koordinasi dan Kinerja Polisi

Pergantian jabatan tersebut menjadi bagian dari rotasi kepemimpinan di lingkungan Polri yang diharapkan mampu memperkuat organisasi

 GIVE 2026 Jadi Etalase Digital Inovasi OPD, Sugondo Bidik Kabgor Menuju Pemerintahan Digital

GIVE 2026 Jadi Etalase Digital Inovasi OPD, Sugondo Bidik Kabgor Menuju Pemerintahan Digital

kehadiran GIVE dapat membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengenal berbagai terobosan yang dihasilkan masing-masing OPD

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer