GORONTALOPOST -Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi kembali menjadi sorotan di Provinsi Gorontalo. Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Negeri Gorontalo di kawasan Simpang Lima, perbatasan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, Senin, menjadi bentuk keresahan masyarakat terhadap sulitnya mendapatkan solar, khususnya bagi sopir mobil tronton yang menggantungkan aktivitas distribusi barang dan logistik pada BBM bersubsidi tersebut.
Menanggapi kondisi itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan stok solar subsidi masih dalam kondisi aman dan terus diawasi agar tetap tersedia bagi masyarakat hingga akhir tahun.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, menjelaskan tingginya konsumsi menjadi salah satu penyebab utama munculnya antrean dan persepsi kelangkaan di lapangan.
Menurut Wardoyo, hingga 31 Mei 2026 realisasi penyaluran solar subsidi di sejumlah kabupaten dan kota di Gorontalo telah melampaui 55 persen dari total kuota tahunan yang ditetapkan pemerintah pusat. Angka tersebut menunjukkan konsumsi solar di daerah meningkat cukup signifikan dibandingkan proyeksi normal.
“Hal ini dipengaruhi meningkatnya aktivitas transportasi dan logistik, termasuk sektor pertanian dan nelayan yang turut membutuhkan pasokan solar subsidi,” ujarnya.
Selain tingginya permintaan, aktivitas pelangsir BBM juga dinilai menjadi faktor yang memperparah situasi. Praktik tersebut menyebabkan distribusi solar tidak tepat sasaran dan memicu kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan stok di SPBU.
Pemerintah daerah menegaskan penyaluran solar subsidi tetap mengacu pada kuota yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Karena itu, pengawasan distribusi dinilai penting agar pasokan tetap mencukupi hingga penghujung tahun.
Untuk menjaga stabilitas pasokan, Disnaker ESDM Gorontalo telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina dalam memantau distribusi harian BBM subsidi di seluruh wilayah Gorontalo. Pemantauan dilakukan melalui sistem digitalisasi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) guna memastikan stok tetap terkendali.
Tak hanya itu, pengawasan transaksi di SPBU juga diperketat. Sistem QR Code digunakan untuk mencegah pengisian berulang serta mengantisipasi penyalahgunaan solar subsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Dalam upaya menjaga kelancaran distribusi BBM subsidi, pihak Pertamina juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna memastikan proses penyaluran berjalan aman dan tepat sasaran.
