Data Tanah dan Pajak Disatukan, Pemkab Gorontalo Bidik Layanan Lebih Cepat dan Aset Daerah Lebih A

Gorontalopost, LIMBOTO – Persoalan administrasi tanah dan pajak daerah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Melalui kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, pemerintah daerah berupaya menyatukan data agar pelayanan kepada masyarakat lebih efisien sekaligus memperkuat perlindungan aset milik pemerintah.
Baca Juga: Empat Anak Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual di Panti Asuhan, Polisi Dalami Kasus Sejak 2024
Komitmen itu dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani di Ruang
Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Senin (26/10/2026).
Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menilai kolaborasi tersebut penting untuk mengurai persoalan pertanahan dan perpajakan yang saling berhubungan, mulai dari administrasi kepemilikan tanah hingga pemenuhan kewajiban pajak.
Sofyan meminta agar kesepakatan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan
dokumen.
Ia menginginkan koordinasi yang nyata antara pemerintah daerah dan Kantor
Pertanahan sehingga pelayanan masyarakat semakin sederhana dan persoalan aset tanah dapat ditangani secara bertahap.
Menurutnya, seluruh instansi harus bergerak dalam satu arah, yakni memberikan layanan yang lebih baik tanpa mengabaikan batas kewenangan masing-masing.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Mega Raditya Puspita, menyebut
pemadanan data menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Data pertanahan akan diselaraskan dengan informasi perpajakan daerah, termasuk NIK dan NOP, untuk membangun sistem informasi yang lebih akurat dan saling terhubung.
Integrasi ini diharapkan memperlancar pendaftaran tanah, penerbitan SPPT PBB, serta validasi BPHTB.



