alexametrics
27.4 C
Gorontalo
Friday, May 27, 2022

PANAS! Pengacara Keberatan Penahanan Edy Mulyadi, Mabes Polri Langsung Bereaksi

GORONTALOPOST.ID–Pengacara Edy Mulyadi  keberatan atas penahanan tersangka kasus dugaan ujaran kebencian itu.

Tapi, dilansir dari Pojoksatu.id,  Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, menegaskan polisi dalam penanganan kasus Edy Mulyadi, sudah melakukan segala sesuatunya sesuai dengan prosedur hukum.

Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, sampai penahanan Edy Mulyadi. “Semua mekanisme yang dilalui sudah sesuai prosedur KUHP,” tuturnya.

Jika memang pengacara Sekjen GNPF Ulama itu keberatan, pihak Edy Mulyadi bisa melayangkan gugutan praperadilan.

“Kalau keberatan menyangkut penegakan hukum polisi ada lembaga yang mengoreksi, itu adalah bidang praperadilan,” balas Irjen Dedi.

Sementara terkait rencana pihak Edy Mulyadi yang ingin mengajukan penangguhan penahanan, Mabes Polri tidak akan menghalangi.

Sebab, itu merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap tersangka. “Penangguhan penahanan, kemudian praperadilan itu hak konstitusional seorang tersangka. Silakan digunakan,” tandasnya.

Sebelumnya, Edy Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka terkait ujaran kebencian dan langsung ditahan di Rutan Bareskrim.

Terkait hal itu, tim pengacara Edy Mulyadi menyatakan akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Itu disampaikan pengacara Edy Mulyadi, Damai Hari Lubis dalam keterangannya, Selasa (1/2/2022).

“Atas dasar pertimbangan hukum presumption of innocent kami tim advokasi selaku pengacara dan pembela akan mengajukan penangguhan penahanan sesuai persyaratan sistem hukum yang berlaku/KUHAP,” kata Damai.

Pengacara Edy lainnya, Herman Kadir, merasa keberatan dengan penahanan kliennya. Alasan Herman Kadir, Edy belum diperiksa sebagai tersangka.

“Kami keberatan karena BAP (Berita Acara Pemeriksaan) belum diperiksa, sebagai tersangka belum diperiksa,” kata Herman, Senin (31/1/2022). (ruh/pojoksatu)

GORONTALOPOST.ID–Pengacara Edy Mulyadi  keberatan atas penahanan tersangka kasus dugaan ujaran kebencian itu.

Tapi, dilansir dari Pojoksatu.id,  Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, menegaskan polisi dalam penanganan kasus Edy Mulyadi, sudah melakukan segala sesuatunya sesuai dengan prosedur hukum.

Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, sampai penahanan Edy Mulyadi. “Semua mekanisme yang dilalui sudah sesuai prosedur KUHP,” tuturnya.

Jika memang pengacara Sekjen GNPF Ulama itu keberatan, pihak Edy Mulyadi bisa melayangkan gugutan praperadilan.

“Kalau keberatan menyangkut penegakan hukum polisi ada lembaga yang mengoreksi, itu adalah bidang praperadilan,” balas Irjen Dedi.

Sementara terkait rencana pihak Edy Mulyadi yang ingin mengajukan penangguhan penahanan, Mabes Polri tidak akan menghalangi.

Sebab, itu merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap tersangka. “Penangguhan penahanan, kemudian praperadilan itu hak konstitusional seorang tersangka. Silakan digunakan,” tandasnya.

Sebelumnya, Edy Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka terkait ujaran kebencian dan langsung ditahan di Rutan Bareskrim.

Terkait hal itu, tim pengacara Edy Mulyadi menyatakan akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Itu disampaikan pengacara Edy Mulyadi, Damai Hari Lubis dalam keterangannya, Selasa (1/2/2022).

“Atas dasar pertimbangan hukum presumption of innocent kami tim advokasi selaku pengacara dan pembela akan mengajukan penangguhan penahanan sesuai persyaratan sistem hukum yang berlaku/KUHAP,” kata Damai.

Pengacara Edy lainnya, Herman Kadir, merasa keberatan dengan penahanan kliennya. Alasan Herman Kadir, Edy belum diperiksa sebagai tersangka.

“Kami keberatan karena BAP (Berita Acara Pemeriksaan) belum diperiksa, sebagai tersangka belum diperiksa,” kata Herman, Senin (31/1/2022). (ruh/pojoksatu)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/