alexametrics
24.5 C
Gorontalo
Thursday, May 19, 2022

Menkes Sudah Dapat Arahan Presiden Jokowi, Pandemi Covid-19 Segera jadi Endemi?

GORONTALOPOST.ID— Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sudah mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Khususnya mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi, kita sudah siapkan protokolnya,” ujarnya. Lanjut Menkes, presiden meminta agar keputusan untuk wacana tersebut dipertimbangkan dengan hati-hati. Harus melihat dari berbagai sisi yakni sains, kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi.

Arahan Presiden Jokowi agar semuanya dibuat seimbang jangan terlampau banyak menggunakan murni, misalnya pertimbangan sosial, politik atau yang lainnya. “Sehingga pengambilan keputusan di Indonesia akan jauh lebih baik,” tuturnya.

Sementara itu, masa pagebluk Covid-19 di Indonesia telah berlangsung selama dua tahun tepat pada 2 Maret 2022. Dua tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama infeksi Covid-19. Sejak saat itu, total ada 5,5 juta kasus infeksi dengan korban jiwa nyaris 150 ribu orang.

Dalam kurun waktu tersebut, banyak bisnis skala kecil sampai perusahaan-perusahaan raksasa yang bertumbangan. Akibatnya, puluhan ribu orang kehilangan mata pencaharian gara-gara pemutusan hubungan kerja (PHK). Berbagai pengetatan aktivitas telah membuat seluruh lapisan masyarakat kelelahan dan nyaris putus asa. Kas negara pun hampir kering untuk menghidupi roda ekonomi yang macet di mana-mana.

Namun, pada tahun ketiga pandemi ini, ada secercah harapan. Pandemi dikabarkan segera beralih menuju endemi dengan modal utama vaksinasi. Cakupan vaksinasi terbukti berhasil menjadi pelindung yang efektif setelah diuji menghadapi gelombang varian Omicron yang disebut memiliki 50 jenis mutasi berbeda.

Meskipun infeksi menyebar lebih cepat dibandingkan dua gelombang sebelumnya, angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) dan angka kematian relatif terkendali. Sampai kasus melebihi puncak infeksi varian Delta pada pertengahan 2021, tingkat BOR nasional tidak sampai menyentuh angka 40 persen. Saat ini malah menunjukkan tren penurunan.

Menurut peneliti Covid-19 dan mantan Dirjen P2P Kemenkes Prof Tjandra Yoga Aditama, sangat wajar jika mulai ada harapan untuk keluar dari kondisi pandemi menuju endemi. Namun, yang berhak mencabut status pandemi global adalah Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO. Yoga mengatakan, pandemi Covid-19 diumumkan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada 11 Maret 2020.

”Jika nanti pandemi Covid-19 selesai, akan ada lagi pernyataan resmi dari direktur jenderal WHO sesuai keadaan dunia ketika itu. Tapi, kita belum tahu kapan,” jelas Yoga, seperti dilansir Jawa Pos.

Meskipun kondisi pandemi global bergantung WHO, masing-masing negara di dunia boleh saja membuat pernyataan bahwa mereka sudah dapat mengendalikan wabah Covid-19 atau masuk dalam fase endemi. ”Tetapi, pernyataan satu dua atau bahkan beberapa negara itu sama sekali tidak berarti pandemi (global, Red) sudah selesai,” katanya.

Saat ini, lanjut Yoga, tidak sulit menentukan indikator situasi Covid-19 yang sudah terkendali. Antara lain, angka kepositifan (positivity rate) yang di bawah 5 persen. Jika melihat kondisi Indonesia saat ini, angka kepositifan per 25 Februari 2022 adalah 17,93 persen. Kemudian pada 26 Februari turun menjadi 15,91 persen. Meskipun menurun, angka itu masih cukup tinggi, jauh di atas batas 5 persen yang ditetapkan WHO.

Indikator lain adalah angka reproduksi efektif (effective reproduction number: Rt) yang harus jatuh di bawah 1. Dari data yang diterimanya, sebut Yoga, angka reproduksi nasional di hari-hari ini masih di atas 1. Ada yang melaporkan sebagai 1,161. Selain itu, jumlah pasien dan kematian harus ditekan rendah. Kemudian, pelayanan kesehatan selalu siaga menghadapi kemungkinan kenaikan kasus.

Tahun lalu Indonesia sudah mencatatkan kondisi bagus. Angka kepositifan sempat cukup lama di bawah 5 persen dan angka reproduksi pernah di bawah 1. Tapi naik lagi setelah datang serangan Omicron. ”Yang jelas, tentu kita semua berharap Covid-19 segera dapat diatasi di dunia dan juga negara kita. Prinsipnya adalah tidak ada yang aman sampai semua orang selamat,” tegas direktur Pascasarjana Universitas Yarsi tersebut.

Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa cakupan vaksinasi yang memadai dan kesiapan fasilitas kesehatan adalah syarat kunci untuk keluar dari pandemi. Saat ini uji coba pelonggaran dilakukan dengan mengurangi waktu karantina khusus pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Bahkan, pada 1 April mendatang, pemerintah berencana meniadakan karantina terhadap PPLN. Syaratnya, kasus Covid-19 harus bisa dikendalikan.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, saat ini beberapa negara telah menerapkan pelonggaran demi pelonggaran. Misalnya Inggris, Swedia, dan Norwegia. Pelonggaran tersebut setidaknya didasarkan pada tiga hal: pergerakan kasus, cakupan vaksinasi yang sudah tinggi (70 persen populasi), serta kesiapan fasilitas kesehatan. ”Indonesia bisa berkaca dari tiga modal tersebut untuk menerapkan pelonggaran sebelum keluar dari pandemi,” tuturnya.

Modal pertama berupa pergerakan kasus. Meliputi pertambahan kasus positif harian, angka kematian, dan angka keterisian tempat tidur (BOR). Kasus positif di Indonesia memang meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir, bahkan melebihi puncak gelombang varian Delta. Meski demikian, angka kematian lebih rendah daripada gelombang Delta pada pertengahan 2021.

Meskipun saat ini pertumbuhan kematian harian terbilang cukup tinggi, yakni berada di angka 300-an kematian per hari. Sedangkan tingkat BOR relatif rendah, bahkan menunjukkan tren penurunan. Saat ini BOR nasional berada pada angka 34 persen.

Sementara itu, cakupan vaksinasi hampir mencapai target minimum, yakni 70 persen populasi tervaksin. Data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan, cakupan vaksinasi dosis kedua telah mencapai 69,36 persen. Sedangkan dosis pertama mencapai 91,70 persen.

Kapasitas dan kekuatan respons sistem kesehatan Indonesia semakin baik setelah dua tahun pengalaman mahal menghadapi pandemi. Menurut data Litbangkes Kemenkes per 22 Februari 2022, Indonesia telah memiliki 985 unit laboratorium Covid-19. Kemudian dukungan 100.990 ribu tempat tidur isolasi dan ICU.

Pemerintah terus mendorong daerah-daerah dengan penularan tinggi untuk meningkatkan kapasitas respons kesehatannya dua hingga tiga kali lebih banyak daripada kebutuhan riil. Dengan berbagai kesiapan tersebut, cakupan vaksinasi dan kepatuhan protokol kesehatan, jelas Wiku, pelonggaran menuju endemi bisa dilakukan secara bertahap.

Pada bagian lain, epidemiolog dan peneliti pandemi global Dicky Budiman menyatakan bahwa varian Omicron bukanlah varian terakhir. Gelombang ketiga yang ditimbulkannya juga bukan yang terakhir. Meski demikian, dapat diprediksi, dampak yang akan ditimbulkan dari varian-varian selanjutnya akan lebih minimal karena cakupan vaksinasi sudah meningkat. ”Lanskap imunitas yang membuat potensi perburukan dari gelombang baru dan varian itu akan mengecil. Tapi bukan berarti infeksinya tidak akan serius,” jelasnya.

Infeksi tetap berbahaya jika mengenai daerah-daerah periferal yang masih rawan transmisi komunitas, cakupan vaksinasinya buruk, dan respons kesehatannya tidak memadai. Ini akan berdampak pada kasus kematian, kesakitan, dan perburukan. ”Ingat, penduduk kita banyak. Dan pulau-pulau kabupaten/kota yang masih lemah ini yang akan terdampak,” kata Dicky.(tmp/jawapos)

GORONTALOPOST.ID— Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sudah mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Khususnya mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi, kita sudah siapkan protokolnya,” ujarnya. Lanjut Menkes, presiden meminta agar keputusan untuk wacana tersebut dipertimbangkan dengan hati-hati. Harus melihat dari berbagai sisi yakni sains, kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi.

Arahan Presiden Jokowi agar semuanya dibuat seimbang jangan terlampau banyak menggunakan murni, misalnya pertimbangan sosial, politik atau yang lainnya. “Sehingga pengambilan keputusan di Indonesia akan jauh lebih baik,” tuturnya.

Sementara itu, masa pagebluk Covid-19 di Indonesia telah berlangsung selama dua tahun tepat pada 2 Maret 2022. Dua tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama infeksi Covid-19. Sejak saat itu, total ada 5,5 juta kasus infeksi dengan korban jiwa nyaris 150 ribu orang.

Dalam kurun waktu tersebut, banyak bisnis skala kecil sampai perusahaan-perusahaan raksasa yang bertumbangan. Akibatnya, puluhan ribu orang kehilangan mata pencaharian gara-gara pemutusan hubungan kerja (PHK). Berbagai pengetatan aktivitas telah membuat seluruh lapisan masyarakat kelelahan dan nyaris putus asa. Kas negara pun hampir kering untuk menghidupi roda ekonomi yang macet di mana-mana.

Namun, pada tahun ketiga pandemi ini, ada secercah harapan. Pandemi dikabarkan segera beralih menuju endemi dengan modal utama vaksinasi. Cakupan vaksinasi terbukti berhasil menjadi pelindung yang efektif setelah diuji menghadapi gelombang varian Omicron yang disebut memiliki 50 jenis mutasi berbeda.

Meskipun infeksi menyebar lebih cepat dibandingkan dua gelombang sebelumnya, angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) dan angka kematian relatif terkendali. Sampai kasus melebihi puncak infeksi varian Delta pada pertengahan 2021, tingkat BOR nasional tidak sampai menyentuh angka 40 persen. Saat ini malah menunjukkan tren penurunan.

Menurut peneliti Covid-19 dan mantan Dirjen P2P Kemenkes Prof Tjandra Yoga Aditama, sangat wajar jika mulai ada harapan untuk keluar dari kondisi pandemi menuju endemi. Namun, yang berhak mencabut status pandemi global adalah Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO. Yoga mengatakan, pandemi Covid-19 diumumkan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada 11 Maret 2020.

”Jika nanti pandemi Covid-19 selesai, akan ada lagi pernyataan resmi dari direktur jenderal WHO sesuai keadaan dunia ketika itu. Tapi, kita belum tahu kapan,” jelas Yoga, seperti dilansir Jawa Pos.

Meskipun kondisi pandemi global bergantung WHO, masing-masing negara di dunia boleh saja membuat pernyataan bahwa mereka sudah dapat mengendalikan wabah Covid-19 atau masuk dalam fase endemi. ”Tetapi, pernyataan satu dua atau bahkan beberapa negara itu sama sekali tidak berarti pandemi (global, Red) sudah selesai,” katanya.

Saat ini, lanjut Yoga, tidak sulit menentukan indikator situasi Covid-19 yang sudah terkendali. Antara lain, angka kepositifan (positivity rate) yang di bawah 5 persen. Jika melihat kondisi Indonesia saat ini, angka kepositifan per 25 Februari 2022 adalah 17,93 persen. Kemudian pada 26 Februari turun menjadi 15,91 persen. Meskipun menurun, angka itu masih cukup tinggi, jauh di atas batas 5 persen yang ditetapkan WHO.

Indikator lain adalah angka reproduksi efektif (effective reproduction number: Rt) yang harus jatuh di bawah 1. Dari data yang diterimanya, sebut Yoga, angka reproduksi nasional di hari-hari ini masih di atas 1. Ada yang melaporkan sebagai 1,161. Selain itu, jumlah pasien dan kematian harus ditekan rendah. Kemudian, pelayanan kesehatan selalu siaga menghadapi kemungkinan kenaikan kasus.

Tahun lalu Indonesia sudah mencatatkan kondisi bagus. Angka kepositifan sempat cukup lama di bawah 5 persen dan angka reproduksi pernah di bawah 1. Tapi naik lagi setelah datang serangan Omicron. ”Yang jelas, tentu kita semua berharap Covid-19 segera dapat diatasi di dunia dan juga negara kita. Prinsipnya adalah tidak ada yang aman sampai semua orang selamat,” tegas direktur Pascasarjana Universitas Yarsi tersebut.

Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa cakupan vaksinasi yang memadai dan kesiapan fasilitas kesehatan adalah syarat kunci untuk keluar dari pandemi. Saat ini uji coba pelonggaran dilakukan dengan mengurangi waktu karantina khusus pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Bahkan, pada 1 April mendatang, pemerintah berencana meniadakan karantina terhadap PPLN. Syaratnya, kasus Covid-19 harus bisa dikendalikan.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, saat ini beberapa negara telah menerapkan pelonggaran demi pelonggaran. Misalnya Inggris, Swedia, dan Norwegia. Pelonggaran tersebut setidaknya didasarkan pada tiga hal: pergerakan kasus, cakupan vaksinasi yang sudah tinggi (70 persen populasi), serta kesiapan fasilitas kesehatan. ”Indonesia bisa berkaca dari tiga modal tersebut untuk menerapkan pelonggaran sebelum keluar dari pandemi,” tuturnya.

Modal pertama berupa pergerakan kasus. Meliputi pertambahan kasus positif harian, angka kematian, dan angka keterisian tempat tidur (BOR). Kasus positif di Indonesia memang meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir, bahkan melebihi puncak gelombang varian Delta. Meski demikian, angka kematian lebih rendah daripada gelombang Delta pada pertengahan 2021.

Meskipun saat ini pertumbuhan kematian harian terbilang cukup tinggi, yakni berada di angka 300-an kematian per hari. Sedangkan tingkat BOR relatif rendah, bahkan menunjukkan tren penurunan. Saat ini BOR nasional berada pada angka 34 persen.

Sementara itu, cakupan vaksinasi hampir mencapai target minimum, yakni 70 persen populasi tervaksin. Data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan, cakupan vaksinasi dosis kedua telah mencapai 69,36 persen. Sedangkan dosis pertama mencapai 91,70 persen.

Kapasitas dan kekuatan respons sistem kesehatan Indonesia semakin baik setelah dua tahun pengalaman mahal menghadapi pandemi. Menurut data Litbangkes Kemenkes per 22 Februari 2022, Indonesia telah memiliki 985 unit laboratorium Covid-19. Kemudian dukungan 100.990 ribu tempat tidur isolasi dan ICU.

Pemerintah terus mendorong daerah-daerah dengan penularan tinggi untuk meningkatkan kapasitas respons kesehatannya dua hingga tiga kali lebih banyak daripada kebutuhan riil. Dengan berbagai kesiapan tersebut, cakupan vaksinasi dan kepatuhan protokol kesehatan, jelas Wiku, pelonggaran menuju endemi bisa dilakukan secara bertahap.

Pada bagian lain, epidemiolog dan peneliti pandemi global Dicky Budiman menyatakan bahwa varian Omicron bukanlah varian terakhir. Gelombang ketiga yang ditimbulkannya juga bukan yang terakhir. Meski demikian, dapat diprediksi, dampak yang akan ditimbulkan dari varian-varian selanjutnya akan lebih minimal karena cakupan vaksinasi sudah meningkat. ”Lanskap imunitas yang membuat potensi perburukan dari gelombang baru dan varian itu akan mengecil. Tapi bukan berarti infeksinya tidak akan serius,” jelasnya.

Infeksi tetap berbahaya jika mengenai daerah-daerah periferal yang masih rawan transmisi komunitas, cakupan vaksinasinya buruk, dan respons kesehatannya tidak memadai. Ini akan berdampak pada kasus kematian, kesakitan, dan perburukan. ”Ingat, penduduk kita banyak. Dan pulau-pulau kabupaten/kota yang masih lemah ini yang akan terdampak,” kata Dicky.(tmp/jawapos)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/