alexametrics
25.3 C
Gorontalo
Saturday, August 13, 2022

TERNYATA KAMUFLASE, Bantuan Rp10 M ACT ke Koperasi 212 Diduga Untuk Lunasi Utang, Ini Kata Polisi

GORONTALOPOST.ID–Koperasi Syariah 212 telah mengakui menerima dana Rp 10 miliar dari yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Uang tersebut sebagai dana bantuan UMKM dan kemitraan penggalangan dana.

“Sesuai surat, ACT Nomor: 003/PERJ/ACT-KS212/II/2021 dan Koperasi Syariah 212 Nomor: 004-001/PKS/KS212-ACT/III/2021,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Kamis (4/8).

Sementara itu, Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Andri Sudarmaji mengatakan, uang Rp 10 miliar yang bersumber dari pemberian Boeing ini diduga sesungguhnya untuk melunasi utang salah satu perusahaan afiliasi ACT. Namun, oleh ACT dikamuflasekan untuk pemberian dana pembinaan UMKM.

“Sesuai perjanjian kerja sama (PKS) antara ACT dan Koperasi Syariah bunyinya memang seperti itu (pemberian dana pembinaan UMKM), tapi faktanya merupakan pembayaran utang salah satu perusahaan afiliasi ACT. Jadi, dibuat PKS untuk menutupinya dan yang digunakan adalah dana sosial Boeing,” kata Andri.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana di yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penetapan ini diputuskan usai dilakukan gelar perkara.

“Yang telah disebutkan tadi pada pukul 15.50 WIB telah ditetapkan tersangka,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/7).

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni pendiri ACT, Ahyudin; Presiden ACT, Ibnu Khajar; Hariyana Hermain selalu Senior Vice President Operational Global Islamic Philantrophy; dan Novariadi Imam Akbari, selaku sekretaris ACT periode 2009 – 2019 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.

“Inisial A selaku Ketua Pembina, IK ini juga pada saat itu sebagai pengurus yayasan, selanjutnya H sebagai anggota pembina dan NIA selaku anggota pembina,” jelas Helfi.

Meski begitu, penyidik belum mengenakan penahanan kepada keempat orang tersebut. “Sementara kita akan diskusi internal terkait penangkapan, penahanan,” pungkas Helfi.(Jawapos)

GORONTALOPOST.ID–Koperasi Syariah 212 telah mengakui menerima dana Rp 10 miliar dari yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Uang tersebut sebagai dana bantuan UMKM dan kemitraan penggalangan dana.

“Sesuai surat, ACT Nomor: 003/PERJ/ACT-KS212/II/2021 dan Koperasi Syariah 212 Nomor: 004-001/PKS/KS212-ACT/III/2021,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Kamis (4/8).

Sementara itu, Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Andri Sudarmaji mengatakan, uang Rp 10 miliar yang bersumber dari pemberian Boeing ini diduga sesungguhnya untuk melunasi utang salah satu perusahaan afiliasi ACT. Namun, oleh ACT dikamuflasekan untuk pemberian dana pembinaan UMKM.

“Sesuai perjanjian kerja sama (PKS) antara ACT dan Koperasi Syariah bunyinya memang seperti itu (pemberian dana pembinaan UMKM), tapi faktanya merupakan pembayaran utang salah satu perusahaan afiliasi ACT. Jadi, dibuat PKS untuk menutupinya dan yang digunakan adalah dana sosial Boeing,” kata Andri.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana di yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penetapan ini diputuskan usai dilakukan gelar perkara.

“Yang telah disebutkan tadi pada pukul 15.50 WIB telah ditetapkan tersangka,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/7).

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni pendiri ACT, Ahyudin; Presiden ACT, Ibnu Khajar; Hariyana Hermain selalu Senior Vice President Operational Global Islamic Philantrophy; dan Novariadi Imam Akbari, selaku sekretaris ACT periode 2009 – 2019 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.

“Inisial A selaku Ketua Pembina, IK ini juga pada saat itu sebagai pengurus yayasan, selanjutnya H sebagai anggota pembina dan NIA selaku anggota pembina,” jelas Helfi.

Meski begitu, penyidik belum mengenakan penahanan kepada keempat orang tersebut. “Sementara kita akan diskusi internal terkait penangkapan, penahanan,” pungkas Helfi.(Jawapos)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/