alexametrics
27.4 C
Gorontalo
Sunday, May 29, 2022

PANAS! Politisi Demokrat Sindir Pembangunan IKN dan Infrastruktur Bikin Utang..

GORONTALOPOST.ID–Wakil Ketua MPR RI yang juga Politisi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyoroti utang lndonesia yang semakin menumpuk hingga mencapai Rp7.014 triliun.

Dilansir dari Fajar.co.id, Ia menyayangkan ketidakmampuan pemerintah untuk menekan penggunaan utang dan melakukan pengelolaan utang Indonesia dengan baik.

Terlebih, kerentanan utang Indonesia telah melewati batas yang direkomendasikan IMF. Dalam Laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang Indonesia telah menembus Rp7.014 triliun terhitung pada Februari 2022.

Dengan jumlah fantastis tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) kini naik menjadi 40,17 persen.

Syarief menuturkan, BPK RI juga beberapa kali telah mengingatkan potensi gagal bayar utang Indonesia.

Dalam Hasil Review atas Kesinambungan Fiskal, BPK RI menyebutkan terjadi tren penambahan utang Indonesia dan biaya bunga yang melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga berbahaya bagi kondisi fiskal nasional.

Politikus Partai Demokrat ini menyebutkan, pengelolaan keuangan negara dewasa ini semakin memprihatikan.

“Dari berbagai kajian akademis menunjukkan bahwa rasio debt service terhadap penerimaan mencapai 46,77 persen dan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan mencapai 19,06 persen melampaui rekomendasi IMF,” tutur Syarief Hasan, Senin, 4 April 2022.

Politisi Senior Partai Demokrat ini pun mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kondisi keuangan negara dan melakukan langkah untuk menekan utang.

“Indikator kerentanan utang Indonesia berasal dari hasil kajian BPK yang menyebutkan bahwa utang Indonesia melampaui batas rekomendasi International Monetary Fund (IMF) dan International Debt Relief (IDR),” paparnya.

Syarief Hasan berharap, pemerintah lebih bijak dalam menggunakan utang luar negeri.

“Selama ini, kita terus melakukan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan angka utang Indonesia. Pemerintah harusnya mengurangi agenda yang tidak urgent dan menyerap anggaran besar, seperti pembagunan IKN dan infrastruktur lain yang menyebabkan kenaikan utang hingga mencapai Rp.7.014 triliun,” tandasnya. (fin)

GORONTALOPOST.ID–Wakil Ketua MPR RI yang juga Politisi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyoroti utang lndonesia yang semakin menumpuk hingga mencapai Rp7.014 triliun.

Dilansir dari Fajar.co.id, Ia menyayangkan ketidakmampuan pemerintah untuk menekan penggunaan utang dan melakukan pengelolaan utang Indonesia dengan baik.

Terlebih, kerentanan utang Indonesia telah melewati batas yang direkomendasikan IMF. Dalam Laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang Indonesia telah menembus Rp7.014 triliun terhitung pada Februari 2022.

Dengan jumlah fantastis tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) kini naik menjadi 40,17 persen.

Syarief menuturkan, BPK RI juga beberapa kali telah mengingatkan potensi gagal bayar utang Indonesia.

Dalam Hasil Review atas Kesinambungan Fiskal, BPK RI menyebutkan terjadi tren penambahan utang Indonesia dan biaya bunga yang melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga berbahaya bagi kondisi fiskal nasional.

Politikus Partai Demokrat ini menyebutkan, pengelolaan keuangan negara dewasa ini semakin memprihatikan.

“Dari berbagai kajian akademis menunjukkan bahwa rasio debt service terhadap penerimaan mencapai 46,77 persen dan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan mencapai 19,06 persen melampaui rekomendasi IMF,” tutur Syarief Hasan, Senin, 4 April 2022.

Politisi Senior Partai Demokrat ini pun mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kondisi keuangan negara dan melakukan langkah untuk menekan utang.

“Indikator kerentanan utang Indonesia berasal dari hasil kajian BPK yang menyebutkan bahwa utang Indonesia melampaui batas rekomendasi International Monetary Fund (IMF) dan International Debt Relief (IDR),” paparnya.

Syarief Hasan berharap, pemerintah lebih bijak dalam menggunakan utang luar negeri.

“Selama ini, kita terus melakukan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan angka utang Indonesia. Pemerintah harusnya mengurangi agenda yang tidak urgent dan menyerap anggaran besar, seperti pembagunan IKN dan infrastruktur lain yang menyebabkan kenaikan utang hingga mencapai Rp.7.014 triliun,” tandasnya. (fin)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/