alexametrics
31.3 C
Gorontalo
Friday, May 20, 2022

Terus Menebar Teror, Kelompok Separatis Teroris Sebut Bakal Lumpuhkan Kota…

GORONTALOPOST.ID- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut buka suara atas peristiwa yang terjadi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua akhir pekan lalu. Kepada pemerintah, mereka mendorong supaya aksi yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) dinyatakan sebagai kejahatan terorisme. Tidak lagi ditangani dengan proses hukum pidana biasa.

Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo kepada awak media. Aksi KST yang menyebabkan delapan pegawai Palapa Timur Telematika (PTT) meninggal dunia sudah lebih dari cukup dijadikan landasan. ”Aksi-aksi kekerasan bersenjata seperti itu dampaknya menebar ketakutan dan mengganggu keamanan masyarakat,” terang dia kemarin (4/3).

Untuk itu, LPSK menilai bahwa aksi KST sudah bisa dikategorikan aksi terorisme. ”Pemerintah dan jajaran aparat keamanan tidak perlu ragu menyatakan peristiwa itu sebagai bentuk teror di masyarakat,” ungkap Hasto. Bukan hanya mengakibatkan delapan pegawai PTT kehilangan nyawa, aksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut disebut telah menimbulkan ketakutan di masyarakat.

Buruknya, peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi. LPSK menyebutkan bahwa KST sudah berulang menyerang masyarakat sipil. Di samping aparat keamanan dari TNI dan Polri, masyarakat sipil memang kerap jadi sasaran KST. Hasto menilai, peristiwa kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia dapat dinyatakan sebagai peristiwa terorisme.

Tidak hanya penting untuk memberikan keadilan kepada para korban, hal itu dinilai perlu agar para korban dapat menerima kompensasi atau ganti rugi dari negara. Hasto menjelaskan, sampai saat ini kompensasi hanya bisa diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana terorisme dan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Hasto menambahkan, pihaknya juga meminta seluruh saksi yang mengetahui peristiwa di Distrik Beoga tidak takut melapor dan memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. LPSK siap membantu dan memfasilitasi mereka dengan memberikan jaminan keamanan serta jaminan keselamatan. ”Masyarakat Papua jangan terjebak dalam ketakutan yang sengaja diciptakan pelaku,” ujarnya.

Keterangan para saksi itu, sambung Hasto, tentu akan dibutuhkan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap peristiwa yang terjadi. Para saksi dan korban tersebut dapat menerima perlindungan fisik sampai restitusi dan kompensasi. “Untuk mengakses hak atas kompensasi inilah, LPSK mendorong pemerintah agar menyatakan peristiwa kekerasan di Papua sebagai bentuk terorisme,” tegas Hasto.

Di luar dorongan itu, LPSK juga meminta pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani persoalan di Papua. Menurut mereka, tindakan represif hanya akan menghasilkan tindakan balasan berupa aksi kekerasan. ”Yang kita sayangkan, masyarakat sipil yang kemudian menjadi korban,” imbuhnya.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Aqsha Erlangga pun menyatakan, usai beraksi di Distrik Beoga KST melanjutkan teror di media sosial. Mereka memberi peringatan akan melumpuhkan Kota Jayapura. ”Itulah teroris, karena yang dilakukan sangat biadab. Dan kini justru menebar teror kepada masyarakat,” ungkap dia.

Aqsha memastikan, hal itu tidak akan terjadi. Karena itu, pihaknya meminta masyarakat di Jayapura tenang, Kodam XVII/Cenderawasih tidak ingin masyarakat termakan berita bohong. Pihaknya berharap seluruh anggota KST segera kembali ke pangkuan NKRI. ”Karena Papua membutuhkan kedamaian dan keamanan.” ujar perwira menengah dengan tiga kembang di pundak itu. (syn/jawapos)

GORONTALOPOST.ID- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut buka suara atas peristiwa yang terjadi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua akhir pekan lalu. Kepada pemerintah, mereka mendorong supaya aksi yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) dinyatakan sebagai kejahatan terorisme. Tidak lagi ditangani dengan proses hukum pidana biasa.

Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo kepada awak media. Aksi KST yang menyebabkan delapan pegawai Palapa Timur Telematika (PTT) meninggal dunia sudah lebih dari cukup dijadikan landasan. ”Aksi-aksi kekerasan bersenjata seperti itu dampaknya menebar ketakutan dan mengganggu keamanan masyarakat,” terang dia kemarin (4/3).

Untuk itu, LPSK menilai bahwa aksi KST sudah bisa dikategorikan aksi terorisme. ”Pemerintah dan jajaran aparat keamanan tidak perlu ragu menyatakan peristiwa itu sebagai bentuk teror di masyarakat,” ungkap Hasto. Bukan hanya mengakibatkan delapan pegawai PTT kehilangan nyawa, aksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut disebut telah menimbulkan ketakutan di masyarakat.

Buruknya, peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi. LPSK menyebutkan bahwa KST sudah berulang menyerang masyarakat sipil. Di samping aparat keamanan dari TNI dan Polri, masyarakat sipil memang kerap jadi sasaran KST. Hasto menilai, peristiwa kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia dapat dinyatakan sebagai peristiwa terorisme.

Tidak hanya penting untuk memberikan keadilan kepada para korban, hal itu dinilai perlu agar para korban dapat menerima kompensasi atau ganti rugi dari negara. Hasto menjelaskan, sampai saat ini kompensasi hanya bisa diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana terorisme dan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Hasto menambahkan, pihaknya juga meminta seluruh saksi yang mengetahui peristiwa di Distrik Beoga tidak takut melapor dan memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. LPSK siap membantu dan memfasilitasi mereka dengan memberikan jaminan keamanan serta jaminan keselamatan. ”Masyarakat Papua jangan terjebak dalam ketakutan yang sengaja diciptakan pelaku,” ujarnya.

Keterangan para saksi itu, sambung Hasto, tentu akan dibutuhkan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap peristiwa yang terjadi. Para saksi dan korban tersebut dapat menerima perlindungan fisik sampai restitusi dan kompensasi. “Untuk mengakses hak atas kompensasi inilah, LPSK mendorong pemerintah agar menyatakan peristiwa kekerasan di Papua sebagai bentuk terorisme,” tegas Hasto.

Di luar dorongan itu, LPSK juga meminta pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani persoalan di Papua. Menurut mereka, tindakan represif hanya akan menghasilkan tindakan balasan berupa aksi kekerasan. ”Yang kita sayangkan, masyarakat sipil yang kemudian menjadi korban,” imbuhnya.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Aqsha Erlangga pun menyatakan, usai beraksi di Distrik Beoga KST melanjutkan teror di media sosial. Mereka memberi peringatan akan melumpuhkan Kota Jayapura. ”Itulah teroris, karena yang dilakukan sangat biadab. Dan kini justru menebar teror kepada masyarakat,” ungkap dia.

Aqsha memastikan, hal itu tidak akan terjadi. Karena itu, pihaknya meminta masyarakat di Jayapura tenang, Kodam XVII/Cenderawasih tidak ingin masyarakat termakan berita bohong. Pihaknya berharap seluruh anggota KST segera kembali ke pangkuan NKRI. ”Karena Papua membutuhkan kedamaian dan keamanan.” ujar perwira menengah dengan tiga kembang di pundak itu. (syn/jawapos)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/