GORONTALOPOST.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono pekan depan. Pemanggilan ini dilakukan untuk mengklarifikasi harta kekayaan Andhi yang kini menjadi sorotan publik.
“Hari ini kita juga dapat informasi ada di media sosial itu ya Bea cukai Makassar saudara APR (Andhi Pramono),” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/3).
Pahala mengakui, pihaknya sudah mendapatkan laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait Andhi Pramono sejak Maret 2022.
“Kita akan lakukan pemeriksaan LHKPN kita klarifikasi terhadap Andhi Pramono mungkin minggu depan kita undang,” ucap Pahala.
Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengakui, pihaknya sudah menelusuri asal-usul harta kekayaan yang dimiliki Andhi Pramono. Bahkan, PPATK telah mengirim hasil analisispenelusuran tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal 2022 lalu.
“Ya kami sudah kirim HA ke KPK sejak awal 2022 atas nama yang bersangkutan,” ungkap Ivan dikonfirmasi, Rabu (8/3).
PPATK menduga, Andhi Pramono sama seperti mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo yang juga menggunakan nominee untuk membeli aset.
“Ya dugaan demikian,” ucap Ivan.
Sebagaimana diketahui, harta kekayaan diduga milik Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono viral, setelah diungkap netizen di media sosial Twitter. Salah satu aset yang viral itu berupa rumah mewah yang diduga berada di kawasan Legenda Wisata Cibubur.
Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Andhi Pramono yang dilaporkan pada 16 Februari 2022, memiliki harta sebesar Rp 13,7 miliar.
Andi juga tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota seperti Batam, Bogor, Salatiga, Jakarta, Banyuasin, Karimun, dan Cianjur. Total harta kekayaan tidak bergerak itu senilai Rp 6,9 miliar.
Kemudian, sebesar Rp 1,8 miliar berupa alat transportasi, Rp 706,5 juta berupa harta bergerak lainnya, Rp 2,9 miliar berupa surat berharga dan sejumlah Rp 1,2 miliar berupa kas dan setara kas. (Jawapos)
