GORONTALOPOST.ID – Setelah mendapat kepastian kuota haji 1444 H/2023, tahapan berikutnya adalah pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Parlemen menargetkan bulan depan ongkos haji sudah ditetapkan.
Biaya pelunasan yang ditanggung calon jemaah (biaya perjalanan ibadah haji/bipih) berpotensi lebih mahal dibandingkan musim haji tahun lalu.
Saat ini Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 sudah terbentuk. ”Di Februari nanti (pembahasan biaya haji) harus selesai,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang kemarin (9/1).
Ada beberapa faktor sehingga pembahasan biaya haji perlu dipercepat. Di antaranya, jadwal penyelenggaraan haji setiap tahun selalu maju beberapa hari. Kemudian, pembahasan biaya haji harus disegerakan supaya memberikan waktu kepada calon jemaah haji (CJH) untuk menyiapkan uang pelunasan. Apalagi, tahun ini pelunasan biaya haji yang harus dibayar CJH berpotensi lebih mahal dibandingkan saat haji 1443 H/2022
Sebagaimana diketahui, setiap CJH membayar uang muka pendaftaran haji Rp 25 juta. Kemudian, ketika namanya masuk dalam daftar keberangkatan, calon jemaah harus melunasi sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Tahun lalu pemerintah menetapkan biaya haji rata-rata Rp 39,8 juta per orang. Dengan demikian, setiap jemaah membayar uang pelunasan sekitar Rp 15 juta. Nominal riilnya berbeda-beda di setiap embarkasi.
Politikus PKB itu mengatakan, subsidi biaya haji yang diambil dari hasil pengelolaan dana haji di Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) tahun lalu cukup besar. Dia mengungkapkan, biaya haji riil tahun lalu sekitar Rp 100 juta per orang. Biaya itu meningkat signifikan dari perhitungan awal karena mendadak ada kenaikan biaya masyair dari 1.400 riyal menjadi 5.000 riyal.
”Akibatnya, kita menambah Rp 1,5 triliun dari hasil pengelolaan biaya haji,” ungkapnya. Sehingga, tahun lalu total subsidi dana haji yang digelontorkan BPKH mencapai Rp 10,5 triliun hanya untuk 92 ribuan jemaah haji reguler. Mengingat tahun lalu Indonesia hanya mendapat kuota separo dari jumlah normal.
Marwan menegaskan, tahun ini penggunaan dana hasil pengelolaan keuangan haji harus dikontrol. Jika tidak, nilainya bakal membengkak signifikan. Apalagi, kuota haji tahun ini kembali normal, yakni 221 ribu orang.
Dia mengatakan, nominal subsidi dana haji tahun lalu tidak sebanding dengan ongkos yang dibayar CJH. ”Itu tidak ideal,” katanya. Untuk itu, tahun ini subsidi biaya haji tidak akan sebesar tahun lalu. Akibatnya, beban yang dibayar jemaah bakal meningkat. Namun, Marwan mengatakan bahwa angka pastinya belum muncul. Apalagi, Kemenag belum menyampaikan usulan awal biaya haji 2023.
Menurut dia, ada beberapa cara supaya biaya tanggungan jemaah tidak naik tinggi meski subsidi dikurangi. Di antaranya, melobi pemerintah supaya bisa menurunkan biaya layanan masyair. Dari saat ini 5.000 riyal menjadi kisaran 3.000 riyal. Apalagi meskipun berbiaya 5.000 riyal, layanan masyair tahun lalu hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, pihaknya meminta Kemenag mencari harga layanan jemaah yang terbaik. Murah, tapi tidak menghilangkan kualitas layanannya. Meliputi biaya hotel, katering, dan transportasi jemaah selama di Saudi.
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas secara resmi menerima dokumen MoU haji 2023 dari pemerintah Arab Saudi di Jeddah kemarin (9/1). MoU itu, antara lain, mengatur kuota haji 2023 sebanyak 221 ribu orang. ’’Indonesia masih mengupayakan agar bisa mendapat tambahan kuota. Misalnya, dengan memanfaatkan kuota negara lain yang tidak terserap maksimal,’’ jelasnya.
Di dalam negeri nanti, kata Yaqut, pemerintah mengupayakan penyerapan kuota secara maksimal. Serapan itu penting untuk mengimbangi jumlah pendaftar haji yang terus bertambah yang berdampak pada panjangnya antrean haji.
Yaqut mengapresiasi kebijakan pemerintah Saudi yang mengumumkan kuota haji sejak dini. Juga mengajak negara-negara pengirim jemaah haji untuk mengikuti pameran haji di Saudi. Melalui pameran haji tersebut, negara pengirim jemaah bisa langsung melihat dan berinteraksi dengan penyedia layanan perhajian. Dengan begitu, negara-negara bisa memilih penyedia layanan dengan harga yang paling baik.
Sementara itu, kembalinya kuota haji ke angka normal menghadirkan tantangan tersendiri. Yaitu, menjaga kualitas pelayanan kepada jemaah. Yaqut mengatakan, tahun lalu indeks kepuasan jemaah haji cukup tinggi di angka 90,45 poin. Naik dibandingkan musim haji 2019 yang tercatat 85,91 poin. Tingginya indeks kepuasan layanan haji 2022 ditengarai juga dipengaruhi jumlah jemaah yang hanya separo dari kuota normal, yaitu 100.051 jemaah. (Jawapos)
