alexametrics
30.8 C
Gorontalo
Thursday, May 26, 2022

Pak Ahok Tahu Gak Yah? Data BPK, Pertamina Belum Setor Pajak BBM, Nilainya…

GORONTALOPOST.ID–PT Pertamina (Persero) diminta menyetor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp 1,96 triliun ke pemerintah. Selain Pertamina, PT AKR Corporindo mendapat pekerjaan rumah yang sama. Jumlahnya Rp 28,67 miliar.

Hitungan setoran PBBKB itu merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporannya, BPK menjelaskan bahwa PBBKB yang belum disetorkan ke pemerintah itu membuat Pertamina dan PT AKR Corporindo kelebihan penerimaan dana kompensasi dari pemerintah pada 2020.

Pada 2020 pemerintah membayar dana kompensasi BBM atas kekurangan penerimaan harga jual eceran minyak solar Pertamina dan AKR Corporindo untuk 2017 dan 2018.

Nilainya masing-masing Rp 44,9 triliun (Pertamina) dan Rp 659,46 miliar (AKR Corporindo). Dalam kompensasi itu, ada PBBKB yang diterima Pertamina dan Corporindo.

Pajak itu mestinya disetor ke pemerintah. Namun, urung terealisasi lantaran pemerintah belum menetapkan kebijakan atau mekanisme penyetoran PBBKB yang terkandung dalam kompensasi BBM.

Karena itu, BPK pun meminta direksi Pertamina dan PT AKR Corporindo berkoordinasi dengan menteri keuangan (Menkeu) terkait mekanisme penyetoran PBBKB.

GORONTALOPOST.ID–PT Pertamina (Persero) diminta menyetor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp 1,96 triliun ke pemerintah. Selain Pertamina, PT AKR Corporindo mendapat pekerjaan rumah yang sama. Jumlahnya Rp 28,67 miliar.

Hitungan setoran PBBKB itu merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporannya, BPK menjelaskan bahwa PBBKB yang belum disetorkan ke pemerintah itu membuat Pertamina dan PT AKR Corporindo kelebihan penerimaan dana kompensasi dari pemerintah pada 2020.

Pada 2020 pemerintah membayar dana kompensasi BBM atas kekurangan penerimaan harga jual eceran minyak solar Pertamina dan AKR Corporindo untuk 2017 dan 2018.

Nilainya masing-masing Rp 44,9 triliun (Pertamina) dan Rp 659,46 miliar (AKR Corporindo). Dalam kompensasi itu, ada PBBKB yang diterima Pertamina dan Corporindo.

Pajak itu mestinya disetor ke pemerintah. Namun, urung terealisasi lantaran pemerintah belum menetapkan kebijakan atau mekanisme penyetoran PBBKB yang terkandung dalam kompensasi BBM.

Karena itu, BPK pun meminta direksi Pertamina dan PT AKR Corporindo berkoordinasi dengan menteri keuangan (Menkeu) terkait mekanisme penyetoran PBBKB.

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/