alexametrics
29.8 C
Gorontalo
Wednesday, May 25, 2022

Puan Maharani Pastikan Pemilu Digelar 2024, Gus Yahya Sebut PBNU Netral

GORONTALOPOST.ID – Ketua DPR Puan Maharani menegaskan tidak ada perubahan terkait dengan jadwal dan pelaksanaan Pemilu 2024. Kendati muncul wacana penundaan pemilu, keputusan yang sudah disepakati antara dewan, pemerintah, dan penyelenggara itu sudah bulat.

Hal tersebut disampaikan Puan setelah berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta kemarin (15/3). Dalam silaturahmi tersebut, Puan bersama Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf membahas berbagai persoalan kebangsaan. Termasuk menyampaikan sikap DPR terkait dengan isu penundaan pemilu. ’’Terkait Pemilu 2024 tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme,’’ ujarnya bersama Gus Yahya.

Ketua DPP PDIP itu menghormati kesepakatan yang sudah diambil. Yakni, hasil rapat Komisi II DPR, Mendagri, dan penyelenggara pada 25 Januari lalu. ’’Sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024,’’ tegasnya.

Sementara itu, Gus Yahya mengatakan, pertemuan tersebut tidak secara khusus membahas pemilu. Tapi lebih banyak ke persoalan umum dan peluang kerja sama menyelesaikannya.

Soal sikap mengenai penundaan pemilu, Gus Yahya menegaskan PBNU netral. Pernyataan sebelumnya bahwa penundaan pemilu masuk akal hanya bersifat aspirasi. ’’PBNU ini cuma mendengar dan mungkin menjembatani di awal jika diperlukan,’’ ujarnya.

Namun, apakah pemilu dilakukan 2024 atau ditunda, posisi PBNU tidak menolak atau mendukung. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR sebagai pihak yang paling berwenang memutuskan kebijakan.

Yang terpenting, kata Gus Yahya, semua keputusan harus dibahas. Kemudian, harus disesuaikan dengan konstitusi. Sebab, jika dilakukan tanpa mengubah konstitusi, akan terjadi pelanggaran. ’’PBNU akan menerima apa pun keputusan yang dibuat para pemegang wewenang,’’ kata kiai kelahiran Rembang, Jawa tengah, itu.

Sementara itu, Fraksi PKB MPR menggelar diskusi mengenai penundaan pemilu di kompleks parlemen. Ketua Fraksi PKB MPR Jazilul Fawaid mengatakan, diskusi itu diadakan untuk mendengar pendapat, opini, dan masukan terkait dengan wacana yang diusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. ’’Kami buka ruang dialog untuk mendengar semua pendapat dan gagasan,’’ terang Jazilul.

Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu dalam kesempatan itu menyatakan, partainya menolak penundaan pemilu. Menurut dia, pemilu harus tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sesuai dengan keputusan. ’’Semua harus taat konstitusi,’’ paparnya.

Wacana penundaan pemilu harus dibahas melalui dialog, bukan memaksakan pendapat dengan alasan mempunyai big data. ’’Itu big data atau big mouth?’’ terang dia. Yang disinggung Masinton tidak lain adalah klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. (far/lum/c19/bay/jawapos)

GORONTALOPOST.ID – Ketua DPR Puan Maharani menegaskan tidak ada perubahan terkait dengan jadwal dan pelaksanaan Pemilu 2024. Kendati muncul wacana penundaan pemilu, keputusan yang sudah disepakati antara dewan, pemerintah, dan penyelenggara itu sudah bulat.

Hal tersebut disampaikan Puan setelah berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta kemarin (15/3). Dalam silaturahmi tersebut, Puan bersama Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf membahas berbagai persoalan kebangsaan. Termasuk menyampaikan sikap DPR terkait dengan isu penundaan pemilu. ’’Terkait Pemilu 2024 tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme,’’ ujarnya bersama Gus Yahya.

Ketua DPP PDIP itu menghormati kesepakatan yang sudah diambil. Yakni, hasil rapat Komisi II DPR, Mendagri, dan penyelenggara pada 25 Januari lalu. ’’Sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024,’’ tegasnya.

Sementara itu, Gus Yahya mengatakan, pertemuan tersebut tidak secara khusus membahas pemilu. Tapi lebih banyak ke persoalan umum dan peluang kerja sama menyelesaikannya.

Soal sikap mengenai penundaan pemilu, Gus Yahya menegaskan PBNU netral. Pernyataan sebelumnya bahwa penundaan pemilu masuk akal hanya bersifat aspirasi. ’’PBNU ini cuma mendengar dan mungkin menjembatani di awal jika diperlukan,’’ ujarnya.

Namun, apakah pemilu dilakukan 2024 atau ditunda, posisi PBNU tidak menolak atau mendukung. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR sebagai pihak yang paling berwenang memutuskan kebijakan.

Yang terpenting, kata Gus Yahya, semua keputusan harus dibahas. Kemudian, harus disesuaikan dengan konstitusi. Sebab, jika dilakukan tanpa mengubah konstitusi, akan terjadi pelanggaran. ’’PBNU akan menerima apa pun keputusan yang dibuat para pemegang wewenang,’’ kata kiai kelahiran Rembang, Jawa tengah, itu.

Sementara itu, Fraksi PKB MPR menggelar diskusi mengenai penundaan pemilu di kompleks parlemen. Ketua Fraksi PKB MPR Jazilul Fawaid mengatakan, diskusi itu diadakan untuk mendengar pendapat, opini, dan masukan terkait dengan wacana yang diusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. ’’Kami buka ruang dialog untuk mendengar semua pendapat dan gagasan,’’ terang Jazilul.

Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu dalam kesempatan itu menyatakan, partainya menolak penundaan pemilu. Menurut dia, pemilu harus tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sesuai dengan keputusan. ’’Semua harus taat konstitusi,’’ paparnya.

Wacana penundaan pemilu harus dibahas melalui dialog, bukan memaksakan pendapat dengan alasan mempunyai big data. ’’Itu big data atau big mouth?’’ terang dia. Yang disinggung Masinton tidak lain adalah klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. (far/lum/c19/bay/jawapos)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/