GORONTALOPOST.ID – Pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai sejumlah purnawirawan Jenderal TNI dan Polri mampu memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Sebagian purnawirawan perwira tinggi itu menghadiri secara langsung acara tersebut di Tennis Indoor Senayan, Selasa (14/3).
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan, Letjen Purn Ediwan Prabowo mengatakan, AHY mampu memberikan kritik yang nyata terhadap pemerintah saat ini.
“Materinya kuat dan mengena pada realita yg dilihat dan dirasakan rakyat,” kata Ediwan dalam keterangannya, Kamis (16/3).
“Materinya kuat dan mengena pada realita yg dilihat dan dirasakan rakyat,” kata Ediwan dalam keterangannya, Kamis (16/3).
Sementara itu, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Mayjen Purn Hartomo menyebut, isi pidato AHY mampu menyingkap semua aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Pesan yang disampaikan mengoreksi jalannya pemerintah dengan mengangkat isu riil
“Ditengah-tengah isu-isu masyarakat yang memerlukan perubahan dan perbaikan,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, pendapatan negara dari hasil pajak dinilai belum dikelola dengan baik. Terlebih, belakangan ini sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjadi sorotan publik soal dugaan harta tidak wajar.
“Pengelolaan pajak belum dikelola dengan baik. Padahal pendapatan negara 80 persennya bersumber dari pajak, yang dikumpulkan dari uang-uang rakyat,” ungkap AHY saat menyampaikan pidato politik di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3) lalu.
Putra sulung Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini meminta pemerintah untuk mengembalikan kredibilitas pengelolaan pajak. Mengingat, pajak merupakan uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah.
“Untuk itu, kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak, rakyat harus diyakinkan uang yang disetor ke kas negara digunakan tepat sasaran,” tegas AHY.
AHY menegaskan, rakyat punya kepentingan dalam mengawal aliran uang pajak. Mengingat, penghasilan pajak bersumber dari kantong-kantong rakyat.
“Kita semua wajib pajak punya hak untuk mengawal, kemana uang itu digunakan oleh pemerintah,” pungkas AHY.(Jawapos)
