GORONTALOPOST.ID – Gubernur Papua Lukas Enembe kembali dilarikan ke RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (17/1). Lukas akan menjalani pemeriksaan kesehatan, setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Informasi yang kami peroleh, LE dibawa ke RSPAD hanya untuk rawat jalan atas rekomendasi dokter KPK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi.
Ali menegaskan, tidak ada hal penting lain sehingga Lukas dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto. Melainkan, hanya pergantian atau penambahan obat yang dibutuhkan.
“Sejauh ini tidak ada keadaan yang urgent, yang bersangkutan perlu konsultasi dan pemeriksaan dokter terkait pergantian dan penambahan obat-obatan yang dibutuhkan,” tegas Ali.
Sebelum resmi ditahan KPK di rumah tahanan (Rutan) Pomdam Jaya Guntur, Lukas memang menjalani perawatan medis di RSPAD Gatot Soebroto, pada 10-11 Januari 2023. Lukas setelahnya langsung menjalani penahanan untuk kebutuhan penyidikan.
Dalam kasusnya, Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka.
Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikaso. Sementara, Rijatono Lakka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.
Lukas diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan untuk memuluskan perusahaan Rijatono dalam rangka memenangkan sejumlah proyek pembangunan di Papua.
Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 Miliar.
Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.
KPK juga menduga, Lukas Enembe menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi tersebut. (Jawapos)
