alexametrics
27.4 C
Gorontalo
Sunday, May 29, 2022

Anak Buah Megawati: Luhut Panjaitan Dosanya Sudah Banyak, Harus Minta Maaf

GORONTALOPOST.ID– Kritik untuk  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), terus mengalir.

Teranyar datang dari organisasi pro demokrasi, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) sayap PDI-Perjuangan.

Dilansir PojokSatu, Ketua DPN Repdem Ahmad Sazali meminta Luhut minta maaf ke masyarakat karena sudah banyak melakukan `dosa`. “Dosanya sudah banyak, LBP harus minta maaf kepada masyarakat,” kata anak buah Megawati Soekarnoputri itu.

Sazali kemudian membeber daftar `dosa` LBP terkait dengan kebijakan dan pernyataanya. Seperti klaim memiliki big data soal wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjang masa jabatan presiden.

“Bukan hanya soal membuat hoax big data dan melawan konstitusi untuk masa jabatan presiden,” ujarnya.

Selain itu, tambah Ahmad Sazali, kebijakan yang diterapkan Luhut banyak menyusahkan rakyat. “Dan kebijakan LBP yang tidak pernah berpihak kepada rakyat sering membuat rakyat susah dan kesulitan,” ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyatakan tak bisa membuka soal klaim big data. Itu yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Jodi hanya menyatakan bahwa itu data internal mereka. “Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal,” ujar Jodi kepada wartawan beberapa hari lalu.

Dalam sebuah wawancara di media sosial YouTube, Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet.

Klaim yang sama pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu 2024 dan 40 persen menolak.

Jodi enggan membeberkan data lengkap dari klaim Luhut itu. Saat ditanya soal metode ilmiah pengumpulan data tersebut, dia pun hanya menjawab, “Saya enggak punya otoritas untuk itu,” tuturnya.

Menurut Jodi, Luhut sebagai bagian dari pemerintah selalu menyerap semua aspirasi publik. Itu dengan pengelolaan data-data dari berbagai sumber yang kemudian terangkum dalam big data.

Menurutnya, Luhut tak ambil pusing jika kemudian banyak yang mengkritik datanya itu. “(Beliau) santai aja, kan cuma menyampaikan wacana yang bermunculan, dan ini juga soal big data,” pungkasnya.(muf/pojoksatu)

GORONTALOPOST.ID– Kritik untuk  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), terus mengalir.

Teranyar datang dari organisasi pro demokrasi, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) sayap PDI-Perjuangan.

Dilansir PojokSatu, Ketua DPN Repdem Ahmad Sazali meminta Luhut minta maaf ke masyarakat karena sudah banyak melakukan `dosa`. “Dosanya sudah banyak, LBP harus minta maaf kepada masyarakat,” kata anak buah Megawati Soekarnoputri itu.

Sazali kemudian membeber daftar `dosa` LBP terkait dengan kebijakan dan pernyataanya. Seperti klaim memiliki big data soal wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjang masa jabatan presiden.

“Bukan hanya soal membuat hoax big data dan melawan konstitusi untuk masa jabatan presiden,” ujarnya.

Selain itu, tambah Ahmad Sazali, kebijakan yang diterapkan Luhut banyak menyusahkan rakyat. “Dan kebijakan LBP yang tidak pernah berpihak kepada rakyat sering membuat rakyat susah dan kesulitan,” ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyatakan tak bisa membuka soal klaim big data. Itu yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Jodi hanya menyatakan bahwa itu data internal mereka. “Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal,” ujar Jodi kepada wartawan beberapa hari lalu.

Dalam sebuah wawancara di media sosial YouTube, Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet.

Klaim yang sama pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu 2024 dan 40 persen menolak.

Jodi enggan membeberkan data lengkap dari klaim Luhut itu. Saat ditanya soal metode ilmiah pengumpulan data tersebut, dia pun hanya menjawab, “Saya enggak punya otoritas untuk itu,” tuturnya.

Menurut Jodi, Luhut sebagai bagian dari pemerintah selalu menyerap semua aspirasi publik. Itu dengan pengelolaan data-data dari berbagai sumber yang kemudian terangkum dalam big data.

Menurutnya, Luhut tak ambil pusing jika kemudian banyak yang mengkritik datanya itu. “(Beliau) santai aja, kan cuma menyampaikan wacana yang bermunculan, dan ini juga soal big data,” pungkasnya.(muf/pojoksatu)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/