Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tenaga Pendidik Non-PNS Dapat Bantuan Subsidi Upah Pemerintah

A
Penulis: Administrator❯
Sejumlah siswa mengikuti simulasi belajar tatap muka di SMP Negeri 7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (16/11).
Sejumlah siswa mengikuti simulasi belajar tatap muka di SMP Negeri 7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (16/11).
GORONTALOPOST – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan subsidi upah bagi 2 juta tenaga pendidik non-PNS pada tahun ini. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap sampai akhir November 2020, dengan total anggaran lebih dari Rp3,6 triliun. “Bantuan subsidi upah untuk membantu para ujung tombak pendidikan yang telah berjasa membantu pendidikan anak-anak kita”, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, Selasa (17/11). Ia berharap bantuan subsidi upah tersebut dapat melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para tenaga pendidik mulai dosen, guru, kepala sekolah, tenaga pengelola laboratorium, hingga tenaga administrasi non-PNS. Nantinya, subsidi upah ini akan disalurkan kepada 162.000 dosen Perguruan Tinggi Negeri dan swasta, 1,6 juta guru dan pendidik negeri dan swasta, dan 237.000 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Lebih lanjut, calon penerima subsidi upah ini harus memenuhi sejumlah syarat antara lain warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, berstatus non-PNS, tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja, dan bukan penerima Kartu Prakerja sampai 1 Oktober 2020. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan pandemi COVID-19 merupakan bencana luar biasa dan berdampak terhadap perekonomian dan juga pendidikan. “Khusus pendidikan, pembelajaran tiba-tiba harus dilakukan secara daring. Oleh sebab itu, kita keluarkan langkah-langkah membantu. Kemudian kita lihat guru-guru non-PNS. Mereka banyak yang pendapatannya di bawah Rp5 juta. Maka, pemerintah keluarkan BSU [Bantuan Subsidi Upah] bagi mereka,” pungkasnya.(*)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

 1.561 Guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Gorontalo Disiapkan Beralih   Jadi Penuh Waktu

1.561 Guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Gorontalo Disiapkan Beralih Jadi Penuh Waktu

Pemetaan dilakukan dengan mempertimbangkan masa jabatan kepala sekolah yang dibatasi maksimal 8 tahun serta sisa masa dinas hingga pensiun

Kasus Guru ASN Meninggal di Tolinggula, Resmob Saronde Amankan Suami Korban

Kasus Guru ASN Meninggal di Tolinggula, Resmob Saronde Amankan Suami Korban

ID diamankan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan atas kejadian yang menimpa korban guru ASN di Desa Molangga, Tolinggula

 Konfercab PGRI Popayato Barat Digelar, Perlindungan Guru dan Validitas Data Jadi   Sorotan

Konfercab PGRI Popayato Barat Digelar, Perlindungan Guru dan Validitas Data Jadi Sorotan

Dari forum organisasi menegaskan pentingnya data anggota yang tertib sekaligus perlindungan guru sebagai bagian dari upayamembangun organisa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer