alexametrics
31 C
Gorontalo
Tuesday, May 17, 2022

Penjelasan Dukcapil Kemendagri Terkait Akses NIK Berbayar, Ternyata Bisa Gratis

GORONTALOPOST.ID–Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai akses NIK di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) tetap bisa diakses gratis. APJII menilai akses NIK tidak seharusnya berbayar, apalagi masih banyak permasalahan yang kerap terjadi.

“Verifikasi data menggunakan NIK sudah menjadi layanan dasar masyarakat di era digital, sehingga sebaiknya Ditjen Dukcapil Kemendagri tidak mengenakan biaya akses atas barang publik (public goods),” Ketua Umum APJII, Muhammad Arif kepada wartawan, Kamis (21/4).

Arif menambahkan, validasi dan verifikasi NIK telah menjadi proses Know Your Customer (KYC) pada berbagai aktivitas masyarakat, sektor Industri, dan Instansi Pemerintah. Sehingga keputusan mengenakan pembayaran kepada akses NIK dianggap tidak tepat.

“Pemerintah harus mendukung penyediaan tersebut demi inklusivitas dan perlindungan data pribadi masyarakat, karena sampai dengan saat ini masih banyak kebocoran data masyarakat yang bisa diminimalisir melalui validasi dan verifikasi NIK ke server Dukcapil,” jelasnya.

Terkait biaya operasional sistem, kata Arif, Dukcapil dapat menggunakan fasilitas Pusat Data Nasional yang sudah dibangun Kemkominfo dan bersinergi dengan sumber daya SPBE lainnya untuk membagi beban server Dukcapil. Sehingga tidak terjadi penumpukan beban penyimpanan data di satu server.

“Data NIK bukan tergolong data yang cepat berubah dan pemrosesannya dilakukan oleh penyedia layanan sesuai sektor pelayanannya. Oleh karena itu, beban server Dukcapil tidak lebih dari penyimpanan dan web service melalui platform arsitektur berorientasi layanan,” ucapnya.

Arif melanjutkan, APJII siap membantu Dukcapil agar akses NIK tetap gratis. “Pungutan biaya atas akses ke server NIK akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat selaku pengguna dan pelaku usaha selaku penyedia layanan,” ucapnya.

Sebelumnya, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan penjelasan terkait pengenaan tarif akses Nomor Induk Kependudukan. Penjelasan diberikan usai rencana mematok tarif Rp 1000 per NIK melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menuai polemik di sosial media.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, pengenaan tarif akses NIK bersifat khusus. Di mana pemberlakuannya hanya menyasar lembaga yang berorientasi bisnis.

“PNBP diterapkan pada industri yang bersifat profit oriented seperti bank, asuransi, pasar modal,” ujar Zudan, Kamis (14/4). Itupun, beban tarif dikenakan pada lembaga yang menggunakan akses database dukcapil, bukan pada masyarakat.

Sementara terhadap lembaga-lembaga pelayanan publik seperti BPJS, bantuan sosial, dan pelayanan publik pemerintah lainnya, Zudan memastikan akan tetap gratis. “Masyarakat mengira dia yang akses NIK terus membayar. Tidak,” imbuhnya.(Jawapos)

GORONTALOPOST.ID–Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai akses NIK di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) tetap bisa diakses gratis. APJII menilai akses NIK tidak seharusnya berbayar, apalagi masih banyak permasalahan yang kerap terjadi.

“Verifikasi data menggunakan NIK sudah menjadi layanan dasar masyarakat di era digital, sehingga sebaiknya Ditjen Dukcapil Kemendagri tidak mengenakan biaya akses atas barang publik (public goods),” Ketua Umum APJII, Muhammad Arif kepada wartawan, Kamis (21/4).

Arif menambahkan, validasi dan verifikasi NIK telah menjadi proses Know Your Customer (KYC) pada berbagai aktivitas masyarakat, sektor Industri, dan Instansi Pemerintah. Sehingga keputusan mengenakan pembayaran kepada akses NIK dianggap tidak tepat.

“Pemerintah harus mendukung penyediaan tersebut demi inklusivitas dan perlindungan data pribadi masyarakat, karena sampai dengan saat ini masih banyak kebocoran data masyarakat yang bisa diminimalisir melalui validasi dan verifikasi NIK ke server Dukcapil,” jelasnya.

Terkait biaya operasional sistem, kata Arif, Dukcapil dapat menggunakan fasilitas Pusat Data Nasional yang sudah dibangun Kemkominfo dan bersinergi dengan sumber daya SPBE lainnya untuk membagi beban server Dukcapil. Sehingga tidak terjadi penumpukan beban penyimpanan data di satu server.

“Data NIK bukan tergolong data yang cepat berubah dan pemrosesannya dilakukan oleh penyedia layanan sesuai sektor pelayanannya. Oleh karena itu, beban server Dukcapil tidak lebih dari penyimpanan dan web service melalui platform arsitektur berorientasi layanan,” ucapnya.

Arif melanjutkan, APJII siap membantu Dukcapil agar akses NIK tetap gratis. “Pungutan biaya atas akses ke server NIK akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat selaku pengguna dan pelaku usaha selaku penyedia layanan,” ucapnya.

Sebelumnya, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan penjelasan terkait pengenaan tarif akses Nomor Induk Kependudukan. Penjelasan diberikan usai rencana mematok tarif Rp 1000 per NIK melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menuai polemik di sosial media.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, pengenaan tarif akses NIK bersifat khusus. Di mana pemberlakuannya hanya menyasar lembaga yang berorientasi bisnis.

“PNBP diterapkan pada industri yang bersifat profit oriented seperti bank, asuransi, pasar modal,” ujar Zudan, Kamis (14/4). Itupun, beban tarif dikenakan pada lembaga yang menggunakan akses database dukcapil, bukan pada masyarakat.

Sementara terhadap lembaga-lembaga pelayanan publik seperti BPJS, bantuan sosial, dan pelayanan publik pemerintah lainnya, Zudan memastikan akan tetap gratis. “Masyarakat mengira dia yang akses NIK terus membayar. Tidak,” imbuhnya.(Jawapos)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/