Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pak Ahok Tahu Gak Yah? Data BPK, Pertamina Belum Setor Pajak BBM, Nilainya...

A
Penulis: Administrator❯
Ilustrasi. (Jawapos.com)
Ilustrasi. (Jawapos.com)
GORONTALOPOST.ID--PT Pertamina (Persero) diminta menyetor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp 1,96 triliun ke pemerintah. Selain Pertamina, PT AKR Corporindo mendapat pekerjaan rumah yang sama. Jumlahnya Rp 28,67 miliar. Hitungan setoran PBBKB itu merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporannya, BPK menjelaskan bahwa PBBKB yang belum disetorkan ke pemerintah itu membuat Pertamina dan PT AKR Corporindo kelebihan penerimaan dana kompensasi dari pemerintah pada 2020. Pada 2020 pemerintah membayar dana kompensasi BBM atas kekurangan penerimaan harga jual eceran minyak solar Pertamina dan AKR Corporindo untuk 2017 dan 2018. Nilainya masing-masing Rp 44,9 triliun (Pertamina) dan Rp 659,46 miliar (AKR Corporindo). Dalam kompensasi itu, ada PBBKB yang diterima Pertamina dan Corporindo. Pajak itu mestinya disetor ke pemerintah. Namun, urung terealisasi lantaran pemerintah belum menetapkan kebijakan atau mekanisme penyetoran PBBKB yang terkandung dalam kompensasi BBM. Karena itu, BPK pun meminta direksi Pertamina dan PT AKR Corporindo berkoordinasi dengan menteri keuangan (Menkeu) terkait mekanisme penyetoran PBBKB. Temuan BPK yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2021 tersebut menurut Komisi XI DPR harus segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Anggota Komisi XI Anis Byarwati menyatakan, pihaknya akan secara aktif mengingatkan hasil temuan BPK itu ke kementerian/lembaga terkait. ”Direksi Pertamina dan AKR harus berkoordinasi dengan Menkeu terkait kebijakan dana atau mekanisme penyetoran PBBKB,” kata Anis kepada Jawa Pos (8/12). Perihal evaluasi ke depan, Anis menggarisbawahi soal tindak lanjut hasil pemeriksaan dan beberapa hal lainnya untuk IHPS II 2021. Antara lain, mencakup sumber daya manusia, kepuasan dan motivasi kerja, komitmen, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan SOP kementerian/lembaga. Jawa Pos sudah berupaya menghubungi VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman perihal setoran pajak tersebut. Namun, yang bersangkutan belum memberikan jawaban. (Jawapos)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Jelang PENAS KTNA XVII, Ratusan Pengemudi Bentor di Gorontalo Dapat BBM   Gratis Senilai Rp 250 Ribu

Jelang PENAS KTNA XVII, Ratusan Pengemudi Bentor di Gorontalo Dapat BBM Gratis Senilai Rp 250 Ribu

Mereka dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjadi garda terdepan pelayanan transportasi lokal

Nelayan Gorontalo Keluhkan BBM Pertalite, Pemkab Siapkan Solusi hingga Kampung   Nelayan Merah Putih

Nelayan Gorontalo Keluhkan BBM Pertalite, Pemkab Siapkan Solusi hingga Kampung Nelayan Merah Putih

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi memastikan pemerintah daerah akan mengawal persoalan BBM dihubungkan dengan agenda pembangunan sektor kelautan

Antrean BBM Mengular di Tilamuta, Rum Pagau Turun Tangan dan Benahi   Rekomendasi Pembelian

Antrean BBM Mengular di Tilamuta, Rum Pagau Turun Tangan dan Benahi Rekomendasi Pembelian

Rum Pagau berharap langkah tersebut mampu memutus persoalan distribusi BBM yang selama ini memicu antrean panjang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer