Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dukung Jokowi 3 Periode, Kepala Desa Bisa Dilapor ke KPK

A
Penulis: Administrator❯
Presiden Jokowi menghadari acara dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), yang menggelar silaturahmi nasional di Istora Senayan,
Presiden Jokowi menghadari acara dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), yang menggelar silaturahmi nasional di Istora Senayan,
GORONTALOPOST.ID - Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, ikut angkat suara terkait dukungan para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat tiga periode.   Natalius mengatakan Kepala Desa (Kades) merupakan aparat negara yang digaji dari uang rakyat baik lewat APBN ataupun APBD.   Sehingga mereka harus patuh pada konstitusi termasuk sistem perpolitikan yang ada di Indonesia.   “Kepala Desa itu aparat Negara (state obligation), rakyat yg punya HAK (rights),” kata Natalius dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Rabu (30/3/2022).   Mantan komisioner KomnasHAM itu pun mengatakan dana desa yang dikelola selama ini juga merupakan uang negara.   Jika digunakan untuk membiayai biaya operasional perangkat desa tentu menyalahi aturan Undang-undang Desa.   “Dasar Kades karena dikasih uang desa 1,4 Miliar?. itu uang negara, perintah UU Desa. Sutawijaya Ketua dan Para Kepala Desa berpotensi dilaporkan ke KPK,” tegasnya.   Sebelumnya, ribuan kades menggaungkan Jokowi tiga periode.Dukungan itu disampaikan saat Silaturahmi Nasional Desa 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).   Dukungan itu semakin menggema setelah Presiden Jokowi sepakat untuk memberikan porsi sebesar 3% dari total dana desa yang diperoleh tiap desa yang akan digunakan untuk biaya operasional perangkat desa.   Hal tersebut dikemukakan Jokowi merespons permintaan Ketua DPP Apdesi Surta Wijaya dalam acara silaturahmi.   “Pak Surta minta ‘Pak Presiden, kalau bisa ya 4-5% dari total anggaran [untuk biaya operasional],” kata Jokowi menirukan permintaan Ketua DPP Apdesi.   “Saya katakan, ‘Ndak, ndak, ndak’. Untuk yang pertama ya saya berikan 3%, nanti tahun berikut bisa ke 4-5%, Ini tolong dicatat,” jelasnya.   Jokowi mengatakan, keputusannya mengabulkan permintaan itu karena merasa jajaran kepala desa pantas untuk mendapatkannya, kendati mereka sudah mendapatkan dana operasional dari pemerintah kabupaten.   “Bapak ibu semua juga sudah dapat dari pemerintah kabupaten, iya kan? Ada khusus dana operasional dana desa. Tapi saya menyadari betul kerja keras bapak ibu sekalian karena hasilnya tadi sudah disampaikan,” pungkasnya. (msn/fajar)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Rum Pagau Minta Kader Desa Tak Sekadar Mendata, E-HDW Jadi Senjata Perangi   Stunting di Boalemo

Rum Pagau Minta Kader Desa Tak Sekadar Mendata, E-HDW Jadi Senjata Perangi Stunting di Boalemo

Rum Pagau menilai kader desa memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan keluarga yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Pilkades Boalemo 2027 Bupati Rum Pagau Warning Jangan Main Politik Uang akan Dicoret

Pilkades Boalemo 2027 Bupati Rum Pagau Warning Jangan Main Politik Uang akan Dicoret

Dengan peringatan tersebut, Rum Pagau ingin memastikan pesta demokrasi tingkat desa tidak berubah menjadi arena transaksi suara

Bukan Sekadar PKK, Ismet Mile Ingin Perempuan Bone Bolango Masuk Pemerintahan   Desa

Bukan Sekadar PKK, Ismet Mile Ingin Perempuan Bone Bolango Masuk Pemerintahan Desa

Perempuan jangan hanya menjadi penggerak kegiatan di masyarakat. merek memiliki kemampuan dan kesempatan, harus berani maju jadi pemimpin

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer