Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bentuk Transparansi, Sidang Etik Ferdy Sambo Dihadiri Langsung Kompolnas

A
Penulis: Administrator❯
Photo
Photo
GORONTALOPOST.ID—Sebagai bentuk transparansi, sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ferdy Sambo dihadiri langsung oleh Kompolnas. Demikian antara lain disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan usai sidang etik Ferdy Sambo di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan Jumat (26/8). “Selama proses sidang KEP tadi dihadiri oleh Kompolnas RI sebagai bentuk transparansi, objektifitas, serta akuntabilitas Polri,” kata Dedi. Adapun sidang ini dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Ahmad Dofiri dan beranggotakan Wakil Inspektorat Pengawas Umum (Wairwasum) Irjen Tornagogo Sihombing, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono, Gubernur PTIK Irjen Yazid Fanani dan Irjen Rudolf Albert Rodja. Sidang yang digelar selama hampir 16 jam itu telah memutuskan secara kolektif kolegial memutuskan untuk memberikan tiga sanksi kepada Ferdy Sambo, salah satunya Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Adapun sanksi lainnya ialah sanksi etika, yaitu tindakan Ferdy Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J merupakan perbuatan tercela dan sanksi adminitrasi berupa penempatan khusus dalam tempat khusus selama 20 hari. “Kemudian Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” tekan Dedi. Disisi lain, Dedi menyampaikan terima kasih kepada publik yang memberikan perhatian lebih untuk mengawal kinerja tim khusus (timsus) yang dibentuk Kapolri sehingga kasus ini bisa terungkap sesuai dengan fakta yang ada. “Ini merupakan komitmen bapak Kapolri agar Timsus bekerja secara transparan, objektif dan akuntabel,” pungkasnya.(gnr)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

43 Tokoh Nasional Terseret Isu Penyadapan, Nama Prabowo hingga Jusuf Kalla   Ikut Beredar

43 Tokoh Nasional Terseret Isu Penyadapan, Nama Prabowo hingga Jusuf Kalla Ikut Beredar

Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System

Nomor Telepon Presiden hingga Tokoh Politik Diduga Disadap, Bareskrim Tetapkan Tiga   Jenderal Polri

Nomor Telepon Presiden hingga Tokoh Politik Diduga Disadap, Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Polri

Asep mengungkapkan, penyidik menemukan dugaan penyimpangan penggunaan Lawful Interception Management System nomor telepon tanpa verifikasi

Kapolda Gorontalo Ingatkan Dirreskrimum Baru, Profesional, Transparan, dan Humanis   dalam Menangani

Kapolda Gorontalo Ingatkan Dirreskrimum Baru, Profesional, Transparan, dan Humanis dalam Menangani

Kapolda berharap pejabat yang baru dapat meneruskan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meningkatkan mutu penegakan hukum

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer