Gubernur Papua Lukas Enembe (Dok Jawa Pos)GORONTALOPOST.ID--Berbagai ancaman yang menyeruak dalam penanganan kasus dugaan gratifikasi dan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe tak menyurutkan nyali KPK. Lembaga antirasuah itu memastikan tetap melanjutkan proses hukum. Rencananya, Enembe kembali diperiksa pekan depan.
Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan, surat pemanggilan ulang dilayangkan pekan ini. Untuk jadwal pastinya, Karyoto belum bisa berkomentar banyak. “Itu kewajiban kami untuk melakukan pemanggilan (ulang) dan melanjutkan proses penyidikan,” ujarnya di gedung KPK kemarin (20/9).
KPK baru sekali memanggil Enembe sebagai tersangka. Pemeriksaan itu dijadwalkan Senin (12/9) lalu di Mako Brimob Polda Papua di Jayapura. Waktu itu Enembe berhalangan hadir karena sakit. Pada saat yang sama, sekelompok orang sempat menutup akses menuju Mako Brimob dan menentang upaya hukum KPK.
Karyoto menyebutkan, situasi memanas setelah penetapan tersangka Enembe sudah dikoordinasikan pihak-pihak terkait di kantor Kementerian Polhukam.
KPK memaklumi situasi tersebut. Hanya, Karyoto menegaskan bahwa lembaganya saat ini tak sekadar mendalami dugaan gratifikasi Rp 1 miliar. ’’Untuk pengembangan, akan banyak sekali (kasus korupsinya, Red),’’ ucapnya.
Menurut Karyoto, KPK juga mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan aliran dana fantastis yang terafiliasi dengan Enembe. ’’KPK telah mengambil alih pemblokiran dari (hasil pemeriksaan, Red) PPATK senilai Rp 71 miliar. Ini sedang didalami dan dicari tindak pidana pokoknya,’’ paparnya.
Sementara itu, ribuan warga Papua yang bernaung dalam Koalisi Rakyat Papua (KRP) berunjuk rasa di Jayapura kemarin. Mereka berkumpul untuk memberikan dukungan kepada Lukas Enembe.
Ada beberapa poin pernyataan sikap yang ditujukan kepada KPK. Poin-poin itu dibacakan oleh Otniel Deda, koordinator KRP. Pertama, KRP menganggap Lukas Enembe adalah gubernur terbaik.
Kedua, masyarakat prihatin karena KPK diperalat secara sistematis, masif, dan terstruktur untuk menjatuhkan Enembe. Ketiga, meminta Presiden Joko Widodo memberikan perlindungan hukum dan politik terhadap Enembe. (Jawapos)