Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Meski Dianggap Lebih Baik, Ini 2 Kelemahan Sistem Proporsional Terbuka

A
Penulis: Administrator❯
Ilustrasi
Ilustrasi
GORONTALOPOST.ID - Pemilu dengan sistem proporsional terbuka meskipun dianggap lebih baik, namun masih memiliki kekurangan. Setidaknya ada 2 kelemahan bila pemilu berbasis memilih caleg. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto mengatakan, kelemahan pertama yakni terkait melemahnya indentifikasi diri dengan partai atau party ID. Hal itu berdasarkan evaluasi pemilu 2014 dan 2019. “Party ID merupakan perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya. Party ID ini merupakan komponen psikologis yang akan memberikan sumbangan bagi stabilitas dukungan terhadap partai dan sistem kepartaian yang bisa memperkuat demokrasi,” ujar Agus kepada wartawan, Kamis (5/1). Agus mengatakan, beberapa hasil lembaga survei pun menunjukan party ID masih rendah. Hanya sebagian kecil yang menyatakan memiliki ikatan dengan partai politik tertentu. Selain melemahkan Party-ID, persoalan kedua yang disebabkan oleh sistem proporsinal terbuka adalah melahirkan fenomena anti partai politik atau deparpolisasi yang berdampak buruk bagi bangunan demokrasi di Indonesia. “Terjadi perubahan pilihan pemilih dari satu partai politik ke partai politik lain, dari satu Pemilu ke Pemilu selanjutnya (Electoral volatility). Sehingga Pemilu menghasilkan perubahan dramatis yang ditandai naik-turunnya dukungan pemilih terhadap partai layaknya roller coaster,” kata Agus. “Dampak buruknya, Pemilu hanya bergantung pada figur atau kandidat (Caleg), sehingga pemilih lebih mempertimbangkan pada Caleg yang popular dan bermodal uang bukan pada kesamaan party-ID,” tutupnya. Diketahui, sebanyak delapan fraksi di DPR RI kompak menyatakan sikap, ingin tetap sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Mereka mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap konsisten terkait sistem pemilu proporsional tertutup. Kedelapan fraksi di DPR RI yang menolak diberlakukannya proporsional tertutup yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Hanya fraksi PDIP yang tidak ada dalam pernyataan sikap bersama tersebut. Delapan fraksi itu tetap ingin mengacu pada Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7/2017 sebagai wujud menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. (JPG)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Gugatan Memperpajang Jabatan DPRD Hingga Pemilu 2031 Kandas, MK Tolak Gugatan

Gugatan Memperpajang Jabatan DPRD Hingga Pemilu 2031 Kandas, MK Tolak Gugatan

Mahkamah tidak melihat adanya keterkaitan langsung antara posisi hukum ketiga pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji

Pojok Pengawasan Hadir di Kampus UNG, Bawaslu Gorontalo Libatkan Mahasiswa   Kawal Demokrasi

Pojok Pengawasan Hadir di Kampus UNG, Bawaslu Gorontalo Libatkan Mahasiswa Kawal Demokrasi

Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperluas partisipasi publik dalam pengawasan pemilu melalui keterlibatan kalangan akademisi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer