Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR Dukung Masa Jabatan Kepala Desa Jadi 9 Tahun

A
Penulis: Administrator❯
ASRASI: Ribuan Kades se-Indonesia menggelar aksi damai di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/8). Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan menjadi sembilan tahun. (HENDRA EKA/JAWA POS)
ASRASI: Ribuan Kades se-Indonesia menggelar aksi damai di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/8). Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan menjadi sembilan tahun. (HENDRA EKA/JAWA POS)
GORONTALOPOST.ID - Puluhan ribu kepala desa (Kades) mendatangi gedung DPR RI kemarin (17/1). Mereka menuntut revisi UU 6/2014 tentang Desa. Salah satunya, meminta perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Gayung pun bersambut. DPR mendukung aspirasi tersebut. Para Kades itu datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Terutama dari Pulau Jawa. Mereka kompak mengenakan seragam dinas. Saat aksi di gedung Senayan itu, sebagian orang membawa bendera Merah Putih, ikat kepala, hingga membentangkan spanduk yang berisi tuntutan perpanjangan masa jabatan. ’’Kembalikan kedaulatan desa,’’ ujar seorang Kades saat berorasi di atas mobil komando. Menurut Joko Priyanto selaku Kades Buloh, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, para Kades datang dari seluruh Indonesia untuk meminta keadilan. Mereka menuntut agar kedaulatan Kades sebagai pemimpin wilayah dikembalikan. Joko juga menyebut Kades sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam melakukan berbagai program pemerintahan. ’’Tapi, aturan yang ada di daerah masih bergantung pada kebijakan di pusat,’’ terangnya. Karena itu, Joko mendesak perubahan atas UU tentang Desa yang sudah berumur 10 tahun. DPR harus segera memasukkan rencana revisi UU tentang Desa itu ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Salah satu tuntutannya, perpanjangan masa jabatan Kades. Dari semula enam tahun menjadi sembilan tahun. Selanjutnya, Kades bisa menjabat paling banyak tiga periode berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. ’’Kami meminta jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun,’’ ucap Kades Poja, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Robi Darwis. Masa jabatan enam tahun dirasa sangat kurang. Dalam rentang waktu tersebut, persaingan antartokoh di desa setelah pilkades belum hilang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemui para Kades yang berunjuk rasa. Dia juga naik ke mobil komando dan ikut berorasi. Politikus Partai Gerindra itu menyambut baik kedatangan para Kades yang melakukan aksi damai. Dia mengatakan, yang punya kewenangan untuk merevisi UU adalah DPR dan pemerintah. “Karena itu, para kepala desa juga harus melobi pemerintah untuk melakukan revisi,” katanya. Sementara itu, sejumlah perwakilan Kades juga diterima oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Fraksi PKB DPR RI. Dalam pertemuan itu, Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal bersama jajaran anggota dewan mendengarkan keluhan dan masukan dari Kades. ’’Akan kami usulkan pada revisi Prolegnas April mendatang,’’ tuturnya. Dia menambahkan, UU tentang Desa yang sekarang merupakan usulan Fraksi PKB DPR. Karena itu, pihaknya juga siap menjadi pengusul dan memperjuangkan aspirasi para Kades. (Jawapos)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Komisi IV DPR Apresiasi Mentan Amran, Harga TBS Sawit hingga Telur Mulai Membaik

Komisi IV DPR Apresiasi Mentan Amran, Harga TBS Sawit hingga Telur Mulai Membaik

Menurut Alex, berbagai upaya koordinasi dan langkah strategis yang dilakukan Kementerian Pertanian mulai menunjukkan hasil positif di lapang

Wakil Ketua Komisi IV DPR Ajak Semua Pihak Jaga Optimisme Swasembada Pangan Nasional

Wakil Ketua Komisi IV DPR Ajak Semua Pihak Jaga Optimisme Swasembada Pangan Nasional

Menurut Abdul Kharis, keberhasilan meningkatkan produksi pangan nasional juga harus dibarengi dengan penguatan tata niaga dan pengawasan dis

Rum Pagau Minta Kader Desa Tak Sekadar Mendata, E-HDW Jadi Senjata Perangi   Stunting di Boalemo

Rum Pagau Minta Kader Desa Tak Sekadar Mendata, E-HDW Jadi Senjata Perangi Stunting di Boalemo

Rum Pagau menilai kader desa memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan keluarga yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer