Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Usul DPR, CJH Lunas Tunda Tak Perlu Lunasi Lagi

A
Penulis: Administrator❯
ILUSTRASI. Jamaah haji. (Dipta Wahyu/JawaPos)
ILUSTRASI. Jamaah haji. (Dipta Wahyu/JawaPos)
GORONTALOPOST.ID– Pembahasan biaya haji 2023 di parlemen memasuki fase krusial, yakni penetapan harga untuk setiap komponen layanan. DPR mengusulkan agar calon jemaah haji (CJH) berstatus lunas tunda tidak perlu melunasi lagi ongkos haji. Berapa pun kenaikan yang ditetapkan nanti. Rapat di komisi VIII kemarin (26/1) tidak hanya menghadirkan Kementerian Agama (Kemenag). Tapi, juga mengundang Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, maskapai, hingga pengelola bandara. Rapat yang berjalan lebih dari dua jam itu dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang. Dalam pengantar rapatnya, Marwan menyoroti kenaikan biaya haji yang diusulkan pemerintah. ’’Usulan itu mengejutkan. Kita ingin membahas mendekati apa yang diharapkan masyarakat,’’ kata politikus PKB itu. Marwan menjelaskan, pembahasan biaya haji arahnya supaya semua calon jemaah bisa berangkat. Tidak ada yang gagal berangkat karena tidak mampu membayar pelunasan. ’’Jangan ada yang tidak bisa melunasi biaya haji karena keterbatasan,’’ kata dia. Marwan juga menyampaikan aspirasi parlemen. Antara lain, calon jemaah yang sudah melunasi biaya haji tidak perlu melunasi lagi. Berapa pun biaya haji yang nanti ditetapkan. Alasannya, mereka sejatinya sudah melunasi biaya haji. Hanya akibat ada pandemi, mereka tidak bisa berhaji. Data dari Kemenag, ada banyak jemaah berstatus lunas tunda. Pada 2020, jumlahnya 84.609 orang. Kemudian, pada 2022 sebanyak 9.864 orang. Usulan Komisi VIII DPR, mereka bisa langsung berangkat tanpa dibebankan tambahan biaya pelunasan lagi. Di pengujung rapat, Marwan membacakan kesimpulan. Antara lain, meminta pemerintah melobi Saudi untuk mengaktifkan Bandara Thaif sebagai bandara haji jemaah Indonesia. Dengan menambah bandara haji, masa tinggal di Saudi bisa dikepras dari 40 hari menjadi 30 hari. Saat ini jemaah haji Indonesia hanya menggunakan bandara di Jeddah dan Madinah. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Lafief mengatakan, ada beberapa kondisi yang memungkinkan biaya haji diturunkan. Di antaranya, perbaikan landasan pacu Bandara Juanda yang sudah selesai. Jadi, tidak perlu ada biaya lagi di setiap pendaratan pesawat pengangkut jemaah seperti tahun lalu. Namun di sisi lain, perkembangan di Saudi juga sangat dinamis dan bisa berpengaruh pada biaya. Dia mencontohkan, hotel di Makkah pascapandemi Covid-19 belum 100 persen kembali beroperasi. Padahal, kuota haji sudah kembali normal. Otomatis hotel saat ini jadi buruan negara-negara pengirim jemaah haji. ’’Tim kami baru keluar hotel (usai negosiasi), sudah ada tim dari negara lain yang masuk (untuk negosiasi),’’ katanya. (wan/c6/oni/jawapos)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

Komisi IV DPR Apresiasi Mentan Amran, Harga TBS Sawit hingga Telur Mulai Membaik

Komisi IV DPR Apresiasi Mentan Amran, Harga TBS Sawit hingga Telur Mulai Membaik

Menurut Alex, berbagai upaya koordinasi dan langkah strategis yang dilakukan Kementerian Pertanian mulai menunjukkan hasil positif di lapang

Wakil Ketua Komisi IV DPR Ajak Semua Pihak Jaga Optimisme Swasembada Pangan Nasional

Wakil Ketua Komisi IV DPR Ajak Semua Pihak Jaga Optimisme Swasembada Pangan Nasional

Menurut Abdul Kharis, keberhasilan meningkatkan produksi pangan nasional juga harus dibarengi dengan penguatan tata niaga dan pengawasan dis

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer