Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gencar Nyatakan Perang Terhadap Kemiskinan dan Stunting, Dana Program Tergerus Rapat dan Studi Banding

A
Penulis: Administrator❯
Kawasan permukiman kumuh di kawasan Kebon pala, Jakarta, Kamis (26/8/2021). Pemerintah menargetkan akan menghapus kemiskinan ekstrem di akhir 2024 mendatang. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Kawasan permukiman kumuh di kawasan Kebon pala, Jakarta, Kamis (26/8/2021). Pemerintah menargetkan akan menghapus kemiskinan ekstrem di akhir 2024 mendatang. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
GORONTALOPOST.ID - Pemerintah gencar menyatakan perang terhadap persoalan stunting dan kemiskinan ektrem. Sayang, antara target dan program belum selaras. Dana program banyak dipakai untuk rapat berulang-ulang di hotel. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas  mengatakan, pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024 dari 9,57 persen di tahun lalu. Presiden pun telah menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah, bisa bergerak selaras. “Dalam konteks Kementerian PAN-RB, kami ditugasi soal tata kelola birokrasinya,” ujar Azwar Anas di Jakarta kemarin (29/1). Karena itu, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi akan dibuat terfokus pada isu-isu tematik. Salah satunya penanggulangan kemiskinan. Dia menuturkan, anggaran terkait kemiskinan dengan segala ekosistemnya yang tersedia mencapai Rp 500 triliun. Namun, program pengentasan kemiskinan belum berdampak optimal. Diakuinya, ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Sejumlah anggaran digunakan untuk program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Mulai studi banding soal kemiskinan sampai diseminasi program kemiskinan berkali-kali di hotel. “Faktualnya itu ada, tapi bukan Rp 500 triliun (yang dihabiskan untuk studi banding  dan diseminasi, Red). Bapak Presiden ingin anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga,” jelas mantan bupati Banyuwangi tersebut. Belum lagi soal perjalanan dinas. Berdasar data Kemenkeu, tahun 2022 ada puluhan triliun yang digunakan. “Tentu ini harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak,” tegasnya. Misalnya, untuk sosialisasi kebijakan kementerian, di Kementerian PAN-RB hampir semuanya dilakukan secara daring. “Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatera, sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5–10 orang. Itu baru satu daerah. Tiap hari bisa 10 daerah yang datang. Sudah berapa biayanya. Jadi, sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan,” papar Azwar Anas. (Jawapos)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Rum Pagau Minta Kader Desa Tak Sekadar Mendata, E-HDW Jadi Senjata Perangi   Stunting di Boalemo

Rum Pagau Minta Kader Desa Tak Sekadar Mendata, E-HDW Jadi Senjata Perangi Stunting di Boalemo

Rum Pagau menilai kader desa memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan keluarga yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Tiga Penghargaan Dibawa Pulang Bone Bolango, Peran Desa dan Kader Posyandu Tuai   Apresiasi

Tiga Penghargaan Dibawa Pulang Bone Bolango, Peran Desa dan Kader Posyandu Tuai Apresiasi

Penghargaan diberikan kepada Desa Panggulo Barat yang meraih Juara II kategori Desa Berkinerja Baik dalam Percepatan Penurunan Stunting

Stunting Jadi Sorotan Pemkab Gorontalo, Kolaborasi GIZ Jerman dan UNG   Diharapkan Berlanjut

Stunting Jadi Sorotan Pemkab Gorontalo, Kolaborasi GIZ Jerman dan UNG Diharapkan Berlanjut

FGD membahas capaian sekaligus keberlanjutan program Sustainable Development Goals – South-South and Triangular Cooperation.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer