Ilustrasi: Pengusaha Dito Mahendra usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)GORONTALOPOST.ID - Bareskrim Polri kembali menjadwalkan pemanggilan kedua kepada pengusaha Dito Mahendra hari ini, Selasa (2/5) pukul 10.00 WIB. Dia seyogyanya akan diperiksa sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal.
"Penyidik telah membuat surat panggilan yang kedua kali," kata Karo Penmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.
Ramadhan menjelaskan, penyidik belum mendapat konfirmasi mengenai kesediaan Dito untuk hadir. Namun, Polri akan mengambil langkah tegas apabila Dito tetap mangkir.
"Bila tidak hadir maka penyidik akan menerbitkan DPO, daftar pencarian orang, untuk yang bersangkutan, gitu ya," jelasnya.
Penetapan status buronan itu baru dilakukan jika Dito mangkir besok. Polisi berharap dia memenuhi panggilan.
"Besok kita lihat, harapan kita yang bersangkutan hadir, jadi sekali lagi belum ada konfirmasi baik dari yang bersangkutan untuk hadir," pungkas Ahmad.
Diketahui, 9 dari 15 bekas senjata api (senpi) berbagai jenis, yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penggeledahan di rumah milik Dito Mahendra, merupakan senjata tanpa izin atau ilegal. Ihwal adanya hal ini dikatakan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.
"Sembilan ini tidak ada dokumennya, yang lain ada suratnya dan terdaftar resmi," kata Rahardjo Puro saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (30/3).
Kesembilan senjata api ilegal itu dijadikan barang bukti dalam perkara terkait dugaan pelanggaran tindak pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951.
Sembilan pucuk senjata api ilegal tersebut ialah Pistol Glock 17, Revolver S&W, Pistol Glock 19 Zev, Pistol Angstatd Arms, senapan Noveske Refleworks, senapan AK 101, senapan Heckler & Koch G 36, pistol Heckler & Koch MP 5, serta senapan angin Walther.
Perkara tersebut ditangani Dittipidum Bareskrim Polri berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/A/1/III/2023/Dit Tipidum Bareskrim Polri tanggal 24 Maret 2023, yang berawal dari penggeledahan oleh KPK di sebuah kantor di Jalan Erlangga V Nomor 20, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/3). (Jawapos)