Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mabes Polri Dalami Dugaan Kebocoran Putusan MK

T
Penulis: Tina Mamangkey❯
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho. (Istimewa)
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho. (Istimewa)

GORONTALOPOST.ID - Kasus dugaan pembocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan oleh eks Wamenkumham Denny Indrayana, penyidik Bareskrim Polri turun tangan. Kini, penyidik tengah mendalami laporan polisi yang telah diterima.


Advertisement

"Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyidik Bareskrim Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho kepada wartawan, Jumat (2/5).

Laporan terhadap Denny teregister dengan nomor LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 31 Mei 2023. Adapun pelapornya adalah AWW.

Saksi-saksi dalam kasus ini yaitu WS dan AF. Kemudian Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 bundle tangkapan layar akun Instagram @dennyindrayana99 dan 1 buah flashdisk berwarna putih.

Baca Juga: Puluhan Warga Palestina Ditangkap Militer Israel di Tepi Barat

Dalam kasus ini Denny dilaporkan melanggar tindak pidana yakni ujaran kebencian (SARA), berita bohong (hoax), penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP.

Sebelumnya, eks Wamenkumham Denny Indrayana melalui cuitannya di media sosial mengaku mendapat kabar bahwa MK akan menetapkan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Menurut Denny, masyarakat sebagai pemilih hanya akan memilih gambar partai politik pada pemilu legislatif (Pileg).

Baca Juga: Waspada Kena Tikung, Mahfud Minta Koalisi Pro Anies Solid

"Saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," ungkap Denny Indrayana dalam cuitan pada akun media sosial Twitter.

Denny menduga, putusan sistem pemilu itu akan terdapat perbedaan pendapat hakim konstitusi atau dissenting opinion. Ia menyebut, komposisi itu berbanding enam dan tiga dari sembilan hakim konstitusi. "Info tersebut menyatakan, komposisi putusan enam berbanding tiga dissenting," ucap Denny.

Saat dikonfirmasi JawaPos.com terkait sumber informasi yang diperolehnya itu, kata Denny, dipastikan bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Namun, Denny enggan membocorkan informannya itu. Ia memastikan, sumbernya bukan dari hakim konstitusi. "Tentunya saya sangat yakin kredibilitasnya," pungkas Denny.(jpc)

Advertisement

Artikel Terkait

Gugatan Memperpajang Jabatan DPRD Hingga Pemilu 2031 Kandas, MK Tolak Gugatan

Gugatan Memperpajang Jabatan DPRD Hingga Pemilu 2031 Kandas, MK Tolak Gugatan

Mahkamah tidak melihat adanya keterkaitan langsung antara posisi hukum ketiga pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji

Dokumen Pendidikan Gibran Jadi Sorotan MK, Ini Fakta yang Terungkap di   Persidangan

Dokumen Pendidikan Gibran Jadi Sorotan MK, Ini Fakta yang Terungkap di Persidangan

MK menguraikan sejumlah fakta terkait dokumen pendidikan Gibran yang menjadi bagian dari perkara yang diajukan Denny Indrayana dan pihak

43 Tokoh Nasional Terseret Isu Penyadapan, Nama Prabowo hingga Jusuf Kalla   Ikut Beredar

43 Tokoh Nasional Terseret Isu Penyadapan, Nama Prabowo hingga Jusuf Kalla Ikut Beredar

Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer