Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lukas Enembe Menolak Sidang Virtual dari Gedung Merah Putih KPK

T
Penulis: Tina Mamangkey❯
Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe  (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

GORONTALOPOST.ID - Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe dikabarkan menolak untuk meninggalkan rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Advertisement

Alasannya adalah karena sidang perdana yang seharusnya dihadiri oleh Lukas akan dilakukan secara virtual dari Gedung Merah Putih KPK.

Proses persidangan Lukas sedang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Informasi yang kami terima adalah bahwa terdakwa Lukas Enembe tidak ingin keluar dari Rutan untuk mengikuti sidang online dari Gedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi pada Senin (12/6).

Advertisement

KPK tidak menjelaskan secara rinci alasan mengapa Lukas enggan meninggalkan rutan. Padahal, Lukas telah diberikan makanan yang sesuai dan fasilitas kesehatan di dalam rutan.

Dalam upaya agar persidangan dapat tetap berjalan, Lukas memutuskan untuk mengikuti sidang secara virtual dari dalam rutan KPK. "Sehingga pelaksanaan sidang tersebut saat ini dilakukan dari rutan cabang KPK," ucap Ali.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.

Advertisement

Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi, sementara Rijatono Lakka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Dugaan tersebut berhubungan dengan penerimaan suap sebesar Rp 1 miliar yang diduga diterima oleh Lukas dari Rijatono. Suap tersebut diberikan dengan tujuan memuluskan perusahaan Rijatono dalam memenangkan sejumlah proyek pembangunan di Papua.

Terdapat tiga proyek di Papua yang dimenangkan oleh perusahaan Rijatono Lakka dengan nilai miliaran rupiah.

Ketiga proyek tersebut adalah proyek multi-tahun peningkatan jalan Entrop-Hamadi senilai Rp 14,8 miliar, proyek multi-tahun rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi senilai Rp 13,3 miliar, dan proyek multi-tahun penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI senilai Rp 12,9 miliar.

KPK juga menduga bahwa Lukas Enembe menerima gratifikasi dalam bentuk lain yang terkait dengan jabatannya, dengan jumlah yang mencapai miliaran rupiah.

Saat ini, KPK sedang menyelidiki dugaan penerimaan gratifikasi tersebut.

Selain itu, Lukas Enembe juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Diduga bahwa Lukas telah menggunakan aset hasil suap dan gratifikasi dalam tindakan tersebut. (jpg)

Advertisement

Artikel Terkait

OTT KPK Bongkar Dugaan Fee Proyek Bupati Bolmut Sirajudin Lasena, Gratifikasi Disebut Capai Rp11,14

OTT KPK Bongkar Dugaan Fee Proyek Bupati Bolmut Sirajudin Lasena, Gratifikasi Disebut Capai Rp11,14

Sirajudin dijerat dengan Pasal 12 huruf e terkait pemerasan serta Pasal 12B mengenai gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan korupsi

Kabar Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Ditangkap, Polisi Sebut Didatangi  di GOR Bulutangkis

Kabar Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Ditangkap, Polisi Sebut Didatangi di GOR Bulutangkis

Personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi lokasi untuk menindaklanjuti ketidakhadiran Firli Dahuri yang dua kali mangkir

Lima Jam Dicecar Penyidik KPK, Menteri Nusron Wahid Diminta Buka Dugaan Setoran Berjenjang di ATR/

Lima Jam Dicecar Penyidik KPK, Menteri Nusron Wahid Diminta Buka Dugaan Setoran Berjenjang di ATR/

pemeriksaan diarahkan untuk memperjelas pembagian tugas dan kewenangan menteri dalam proses administrasi pertanahan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer