
GorontaloPost.id- Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menunda pemeriksaan materiil terkait pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) dan akan lebih dahulu memeriksa aspek formilnya.
"Menyatakan menunda pemeriksaan materiil Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023, Nomor 40/PUU-XXI/2023, dan Nomor 49/PUU-XXI/2023," ujar Ketua Hakim Konstitusi, Anwar Usman, saat membacakan ketetapan Mahkamah Konstitusi melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta pada hari Rabu.
Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 menggabungkan permohonan uji formil dan materiil terhadap Perppu Cipta Kerja, meskipun hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memisahkan permohonan tersebut.
Selanjutnya, dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) tanggal 6 Juni 2023, majelis hakim memutuskan untuk memisahkan pemeriksaan pengujian formil dan materiil perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan Perppu Ciptaker.
Keputusan pemisahan ini didasarkan pada kompleksitas dan kompleksitas substansi Perppu Cipta Kerja, serta tenggat waktu 60 hari yang harus dipenuhi oleh Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan pengujian formil.
Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi akan memprioritaskan pemeriksaan aspek formil Perppu Ciptaker dan menunda pemeriksaan materiilnya.
"Karena penilaian konstitusionalitas norma undang-undang secara materiil sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya permohonan pengujian formil," kata Anwar Usman.
Dalam pengujian materiil, objek yang diuji adalah muatan undang-undang, seperti pasal-pasal yang terkandung di dalamnya.
Sedangkan, pengujian formil berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang.
Oleh karena itu, jika MK mengabulkan gugatan uji formil, maka secara otomatis undang-undang tersebut akan dinyatakan batal sejak awal.
"Kalau, misalnya, uji formil-nya ini isinya dikabulkan, ya, kan berarti materiil-nya mungkin tidak akan diteruskan lagi," ujar Anwar Usman. (Antara)

