Nurul Ghufron Bantah Ekspos 19 Kasus Formula E, Ingatkan Bukan KPK yang Berhak Klarifikasi

GorontaloPost.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, menegaskan bahwa pihaknya tetap menjunjung tinggi objektivitas dan profesionalitas dalam menangani dugaan kasus korupsi. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap tudingan Denny Indrayana yang menyebut bahwa KPK telah menggelar 19 kali ekspos kasus dugaan korupsi Formula E dengan tujuan untuk menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka.
"KPK adalah lembaga penegak hukum. Semua proses hukum yang kami lakukan berlandaskan pada hukum dan bukti yang ada. Kami tidak sedang bertindak sebagai reaksi terhadap komentar-komentar," ujar Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/6).
Ghufron menolak untuk memberikan tanggapan lebih lanjut terkait pernyataan Denny yang menyebut bahwa KPK telah mengadakan 19 kali ekspos kasus Formula E. Menurutnya, klarifikasi terkait hal tersebut sebaiknya dilakukan oleh Denny Indrayana sendiri.
"Itu adalah pernyataan dari Pak Denny, jadi menurut saya yang dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan yang sebenarnya adalah Pak Denny, bukan kami," tambah Ghufron.
Sebelumnya, Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), mengungkapkan bahwa KPK akan segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Denny bahkan menyebut bahwa KPK telah mengadakan 19 kali ekspos kasus Formula E sebagai dasar untuk menetapkan Anies sebagai tersangka.
"Setelah KPK 19 kali ekspose, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat," ungkap Denny melalui akun media sosial Twitter pada Rabu (21/6).
Denny juga menduga bahwa perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK menjadi lima tahun hingga 2024 dilakukan dengan sengaja. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas politik yang melibatkan partai-partai politik.
"Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa," ujar Denny.
Denny juga menyebut bahwa Joko Widodo menggunakan sembilan strategi untuk mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies Baswedan. Strategi-strategi tersebut antara lain termasuk penundaan pemilu, perubahan konstitusi untuk memungkinkan Presiden menjabat lebih dari dua periode, penggunaan KPK untuk kepentingan politik, memanfaatkan kasus hukum sebagai alat untuk membentuk koalisi politik, dan sejumlah strategi lainnya.
Denny menyebut bahwa dugaan-dugaannya tersebut terbukti satu per satu, sebagaimana yang ditulis pada 24 April 2023. Oleh karena itu, Denny berharap agar Presiden Jokowi menghentikan tindakan-tindakan tersebut, termasuk upaya menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka.
"Jika hal ini terus berlanjut, maka muncul pertanyaan tentang maksud dan tujuan sebenarnya. Salah satu hipotesis yang muncul dalam pikiran saya adalah bahwa Presiden Jokowi justru ingin menciptakan ketidakpastian dan kegaduhan yang berujung pada penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatannya sendiri. Saya berharap hipotesis saya ini salah," pungkas Denny.



