
GORONTALOPOST - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengekspresikan kekecewaan atas upaya penghalangan terhadap proses penyidikan terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono.
Tim penyidik KPK mengalami hal tersebut saat melakukan penggeledahan yang terkait dengan kasus Andhi Pramono.
Pada hari Selasa (11/7), KPK melakukan penggeledahan di kantor perusahaan swasta PT. Bahari Berkah Mandiri di Batam, Kepulauan Riau.
Selama penggeledahan tersebut, KPK berhasil mengamankan bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus ini.
Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, mengatakan, "Dari informasi yang kami terima, saat tim penyidik KPK berada di lapangan untuk melakukan penggeledahan, terdapat dugaan pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja menghalangi tindakan pro justitia yang sedang berlangsung."
KPK memberikan peringatan untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan tersebut.
Lembaga ini tidak ragu untuk menindak dengan langkah pidana, sesuai dengan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Ali menegaskan, "KPK ingin mengingatkan bahwa penyidikan dalam kasus ini sepenuhnya berpedoman pada aturan hukum, dan jika terbukti ada niat jahat untuk menghalangi kegiatan ini, kami akan secara tegas menerapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor."
Sebelumnya, KPK telah menahan mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono.
Penahanan terhadap mantan pejabat tersebut dilakukan setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah.
Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, menjelaskan, "Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka (Andhi Pramono) selama 20 hari pertama, mulai dari tanggal 7 Juli 2023 hingga 26 Juli 2023 di Rutan KPK di Gedung Merah Putih."
Alex menjelaskan bahwa dalam rentang waktu antara 2012 dan 2022, Andhi Pramono, dalam jabatannya sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diduga memanfaatkan posisi dan jabatannya tersebut untuk bertindak sebagai broker (perantara) dan memberikan rekomendasi kepada para pengusaha di sektor ekspor impor agar mempermudah kegiatan bisnis mereka.
Sebagai seorang broker, Andhi diduga telah menghubungkan para importir untuk mencari barang logistik yang dikirim dari Singapura dan Malaysia, dengan tujuan akhir ke negara seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja.
Alex menjelaskan, "Dari rekomendasi dan tindakan broker yang dilakukan oleh Andhi Pramono, diduga dia menerima imbalan berupa uang dalam bentuk fee."
Setiap rekomendasi yang diberikan oleh Andhi Pramono diduga melanggar aturan kepabeanan, termasuk dugaan bahwa para pengusaha yang mendapatkan izin ekspor impor tidak memiliki kompetensi yang memadai.
Tindakan yang dilakukannya tersebut bertujuan untuk menerima fee, yang juga melibatkan transfer uang ke beberapa rekening bank dari pihak-pihak yang dipercayainya dan merupakan pengusaha di sektor ekspor impor serta jasa kepabeanan dengan peran sebagai nominee.
Alex menegaskan, "Tindakan yang dilakukan oleh Andhi Pramono diduga sebagai upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan identitasnya sebagai pengguna uang yang sebenarnya, untuk melakukan pembelian, penempatan, dan pertukaran dengan mata uang lainnya."
Andhi Pramono dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, dia juga dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (jpg)



