Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penggelapan Sertifikat Tanah, Mantan Petinggi Jawa Pos Hadapi Sidang Perdana

T
Penulis: Tina Mamangkey❯
Andi Syarifuddin
Andi Syarifuddin

GORONTALOPOST - Pada Selasa (13/9), di Pengadilan Negeri Balikpapan, mantan petinggi Jawa Pos, ZAINAL MUTTAQIN, menghadapi sidang pertama dalam kasus dugaan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 372 Jo Pasal 374 KUHPidana. Agenda utama sidang ini adalah pembacaan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penutut Umum.


Advertisement

Pada tahap pembacaan dakwaan ini, Terdakwa, ZAINAL MUTTAQIN, menunjukkan ketidakpahamannya terhadap tuduhan yang dialamatkan padanya, yaitu menggelapkan sertifikat tanah atas namanya sendiri.

Kuasa hukum dari PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) dan PT Duta Manuntung, Andi Syarifuddin, menyatakan pentingnya adanya klarifikasi mengenai nama-nama yang tercatat dalam sertifikat tanah tersebut. Ia menjelaskan bahwa tidak semua nama tersebut merupakan pemilik sah atas tanah yang bersangkutan.

Andi menambahkan bahwa kemungkinan nama-nama tersebut adalah nominee atau pihak yang memberi kuasa atas nama. Secara resmi, mereka diakui sebagai pemilik, tetapi secara substansial, mereka bukanlah pemilik yang sebenarnya, karena mereka bukanlah yang benar-benar mengeluarkan uang untuk membeli bidang tanah-tanah yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini.

Advertisement

Dalam hukum perdata, ditegaskan bahwa sahnya transaksi jual beli yang mengakibatkan peralihan hak kepemilikan atas barang tertentu mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, baik pembeli maupun penjual, untuk memenuhi persyaratan materiil yang sesuai dengan karakteristik jual beli tersebut.

Andi menjelaskan lebih lanjut, "Dalam konteks ini, Terdakwa harus mampu membuktikan secara materiil bahwa ia benar-benar telah menggunakan uang pribadinya untuk membeli tanah-tanah yang menjadi subjek dalam perkara ini."

Andi kemudian menanyakan, "Apakah Terdakwa pernah berinteraksi atau melakukan transaksi langsung dengan pemilik tanah sebelumnya dan membayar mereka secara langsung atau tunai dengan menggunakan uang pribadinya sebagai pembayaran untuk tanah-tanah yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini?"

Advertisement

Apabila Terdakwa tidak mampu memberikan bukti untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka menurut hukum, status pemilik sah atas tanah yang menjadi subjek dalam kasus ini tidak dapat diterima. Persyaratan materiil yang diperlukan untuk memastikan status pemilik sah atas tanah-tanah tersebut tidak dapat dipenuhi.

Dalam konteks hukum pertanahan, sertifikat atas tanah dianggap sebagai bukti yang kuat mengenai hak kepemilikan, selama tidak ada bukti yang mengindikasikan sebaliknya.

Pada kasus ini, PT. Duta Manuntung berhasil memberikan bukti bahwa tanah-tanah yang menjadi subjek dalam kasus ini dibeli menggunakan dana perusahaan.

Selanjutnya, tanah-tanah tersebut di atasnamakan sebagai milik Direktur Perusahaan, dalam hal ini, Terdakwa (ZM). Oleh karena itu, perkara ini jelas bukanlah perkara perdata, kecuali Terdakwa dapat memberikan bukti bahwa ia membeli tanah-tanah yang menjadi subjek perkara ini secara langsung dari pemilik tanah sebelumnya dengan menggunakan uang pribadinya.(mpo)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer