Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tokoh Agama dan Pegiat HAM Papua Minta Pengadilan HAM Dihadirkan

T
Penulis: Tina Mamangkey❯
Tokoh Agama dan Pegiat HAM Usulkan Pemerintah Hadirkan Pengadilan HAM di Papua (www.wapresri.go.id)
Tokoh Agama dan Pegiat HAM Usulkan Pemerintah Hadirkan Pengadilan HAM di Papua (www.wapresri.go.id)

GORONTALOPOST - Wakil Presiden (Wapres) Ma'aruf Amin bersama sejumlah menteri dan Panglima TNI telah menjalani serangkaian pertemuan dengan berbagai pemimpin Papua. Dalam jangka waktu lima hari, dimulai sejak Senin tanggal 9 Oktober, pertemuan ini terutama membahas isu perdamaian dengan tokoh-tokoh agama dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Papua, yang berlangsung pada Selasa tanggal 10 Oktober.


Advertisement

Dalam pertemuan tersebut, sekitar 15 perwakilan dari kalangan tokoh agama dan aktivis HAM Papua melakukan dialog dan menyampaikan sejumlah aspirasi terkait keinginan masyarakat Papua. Salah satu tuntutan yang diutarakan adalah perlunya pemerintah mendirikan Pengadilan HAM di wilayah Papua.

Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Papua, Subhan Hamid Massa, mengemukakan pentingnya kehadiran Pengadilan HAM di Papua sebagai upaya untuk membangun saling kepercayaan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat.

Subhan menjelaskan, "Yang terjadi saat ini adalah rasa ketidakpercayaan, baik dari pemerintah pusat kepada Papua maupun sebaliknya." Dalam pandangannya, diperlukan titik temu, dan salah satu solusi yang diajukan adalah mendirikan Pengadilan HAM di wilayah Papua.

Advertisement

Menurut Subhan, hadirnya Pengadilan HAM di Papua akan memungkinkan partisipasi semua pihak dalam pengawasan dan penanganan kasus-kasus HAM yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini diharapkan akan memberikan kepuasan dan transparansi dalam penanganan kasus-kasus HAM di Papua.

Subhan menekankan bahwa selama ini, pengadilan HAM terdekat terletak di Makassar, sehingga ketika ada kasus pelanggaran HAM, seringkali penanganannya dilakukan di sana. Namun, dengan adanya Pengadilan HAM di wilayah Papua, masyarakat setempat dapat lebih aktif terlibat dalam proses hukum ini, mengingat pengadilan tersebut akan bersifat terbuka.

"Dengan begitu, masyarakat akan merasa puas dan terbuka terkait penanganan kasus HAM di Papua," tambah Subhan. (jpg)

Advertisement

Artikel Terkait

  Asap Kiriman Papua Picu Ancaman Udara Tidak Sehat di Gorontalo hingga 16 Oktober

Asap Kiriman Papua Picu Ancaman Udara Tidak Sehat di Gorontalo hingga 16 Oktober

Berdasarkan analisis prediksi sebaran partikel halus PM2,5, hampir seluruh wilayah Gorontalo diprakirakan mengalami kualitas udara tak sehat

Mentan Amran Tegaskan Cetak Sawah Wanam Berasal dari Aspirasi Masyarakat Adat dan Terbukti Naikkan Kesejahteraan Petani Papua

Mentan Amran Tegaskan Cetak Sawah Wanam Berasal dari Aspirasi Masyarakat Adat dan Terbukti Naikkan Kesejahteraan Petani Papua

Mentan mengungkapkan, dalam pertemuan bersama Gubernur Papua Selatan, Bupati Merauke, dan masyarakat, muncul usulan agar pemerintah menambah

Papua Selatan Dapat Bantuan Pertanian Rp1,33 Triliun, Mentan Amran Dorong Merauke Jadi Pusat Produksi Pangan Nasional

Papua Selatan Dapat Bantuan Pertanian Rp1,33 Triliun, Mentan Amran Dorong Merauke Jadi Pusat Produksi Pangan Nasional

Mentan Amran mengatakan, pembangunan pertanian di Papua Selatan tidak hanya berfokus pada peningkatan luas tanam, tetapi juga transformasi m

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer