
GORONTALOPOST - Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sejumlah kritik tajam setelah mengeluarkan putusan yang mengubah norma-norma penting dalam pengujian Undang-Undang (UU) terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
Kritik tersebut bahkan datang dari salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM), Yusril Ihza Mahendra, yang dikenal dekat dengan rencana pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap putusan MK, yang menurutnya memiliki masalah substansial. Menurut Yusril, diktum putusan MK yang menyatakan bahwa calon presiden atau wakil presiden harus berusia 40 tahun, kecuali jika mereka sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yusril juga menyoroti bahwa hanya tiga hakim dari MK yang sepakat dengan putusan tersebut.
Yusril menjelaskan bahwa pandangan yang disampaikan oleh Hakim Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic dalam concurring opinion mereka sebenarnya lebih masuk dalam kategori dissenting opinion.
Hal ini disebabkan, menurut Yusril, dua hakim tersebut berpendapat bahwa calon presiden atau wakil presiden harus memiliki pengalaman sebagai gubernur. "Jadi, pada dasarnya, enam hakim tidak setuju dengan putusan tersebut, sementara hanya tiga hakim yang menyetujui," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin.
Menurut Yusril, MK telah melakukan sebuah kesalahan besar dalam putusannya, dan ia meyakini bahwa ada potensi pelanggaran hukum dalam putusan tersebut. Sebagai anggota KIM, Yusril berencana untuk menyampaikan pandangannya ini kepada Prabowo Subianto.
Sementara itu, putusan MK mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden juga dianggap mengandung pelanggaran pidana dan kode etik. Koordinator Persatuan Advokat Nusantara, Petrus Selestinus, menyebut bahwa terdapat setidaknya tiga dugaan pelanggaran, yaitu konflik kepentingan, nepotisme, dan manipulasi putusan.
Petrus mengungkapkan bahwa mereka pernah meminta Ketua MK Anwar Usman untuk mundur dari tujuh perkara uji materi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, karena diduga terdapat konflik kepentingan dengan Gibran.
Sesuai dengan Pasal 17 Ayat 5 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim diwajibkan untuk mundur jika terdapat konflik kepentingan. Jika ada pelanggaran semacam itu, putusan dianggap tidak sah, dan hakim tersebut dapat dikenai sanksi administratif atau hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku.
Selain itu, putusan MK juga mengindikasikan adanya manipulasi dalam putusannya. Terdapat tiga kelompok hakim dalam MK, di mana empat hakim menolak, dua hakim memandang bahwa perubahan batas usia adalah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tiga hakim menyetujui. "Seharusnya putusan MK tidak dapat diterima karena hakim-hakim tersebut terbagi menjadi tiga kelompok," tegas Petrus.
Anwar Usman justru memasukkan dua hakim yang menyetujui dalam putusannya, sehingga hal ini mencurigakan sebagai pelanggaran serius dan terorganisir. "Karena itu, kami akan melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan MK dan Bareskrim untuk penanganan pidana," ungkapnya.(jpg)
