
GORONTALOPOST - Anwar Usman memberikan tanggapannya terhadap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mengeluarkannya dari jabatan ketua MK.
Pria asal Bima tersebut menganggap putusan tersebut sebagai bagian dari pembunuhan karakter terhadap dirinya.
Meskipun Anwar mengaku rela melepas jabatannya, ia menekankan keyakinannya bahwa jabatan adalah milik Allah, dan pemberhentian sebagai ketua MK tidak memberatkan dirinya.
Dalam pernyataannya di gedung MK, Jakarta, Anwar merasa perlu memberikan klarifikasi kepada publik mengenai upaya politisasi yang sudah lama dihadapinya, bahkan sebelum MKMK terbentuk.
Anwar menilai bahwa kerja MKMK melanggar beberapa aturan, termasuk pelanggaran terhadap ketentuan peradilan etik yang seharusnya dilaksanakan tertutup sesuai peraturan MK.
Selain itu, jenis sanksi dalam putusan dianggapnya tidak sesuai norma dalam ketentuan peraturan MK.
Meski dihadapkan pada dalih melakukan terobosan hukum, Anwar tetap menganggap hal tersebut tidak dibenarkan. Dia menyatakan, "Tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku."
Anwar menepis tudingan adanya intervensi dan mengklaim bahwa selama 40 tahun menjadi hakim, tidak pernah melakukan hal tercela.
Dia menegaskan bahwa tudingan tersebut sebagai fitnah yang keji dan tidak berdasar atas hukum. Anwar menyoroti bahwa perkara tersebut hanya menyangkut norma dan bukan kasus konkret, dan pengambilan putusannya bersifat kolektif kolegial.
Pada saat menangani perkara batas usia capres dan cawapres, Anwar menyadari muatan politik yang kuat.
Meski demikian, dia menegaskan tetap patuh terhadap asas-asas yang berlaku dan tidak takut terhadap tekanan dalam memutus perkara.
Anwar menolak tudingan bahwa dirinya meloloskan pasangan calon tertentu, dengan menegaskan bahwa hak untuk mengusung dan menentukan calon pasangan terpilih ada pada rakyat.
Meskipun merasa difitnah secara kejam, Anwar menegaskan bahwa tidak akan mengambil upaya hukum apa pun, dengan harapan, "Semoga yang fitnah dan menzalimi saya diampuni Allah."
Sementara itu, MK akan menggelar pemilihan ketua dalam 2 x 24 jam sesuai amar putusan MKMK.
Proses pemilihan akan dilakukan melalui musyawarah mufakat, dan jika tak tercapai kesepakatan, akan dilakukan melalui voting.
Seusai proses MKMK, perkara usia capres kembali disidangkan, dengan harapan putusannya direview ulang oleh penguji mahasiswa Universitas NU Brahma Aryana. (jpg)
