Korban Longsor dan Kelaparan di Yahukimo, Menko PMK Pastikan Bantuan Maksimal

GORONTALOPOST - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy turun langsung ke lapangan untuk memantau penanganan korban bencana tanah longsor dan kelaparan di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.
Kejadian longsor terjadi di Distrik Anggruk dan Distrik Panggema, sementara kelaparan melanda Distrik Amuma, disebabkan oleh gagal panen akibat cuaca ekstrem.
Menurut Muhadjir, penanganan korban oleh pemerintah kabupaten, provinsi, dan bantuan pusat sudah berjalan baik.
Ia menyatakan, "Saya sudah kesana, penanganannya sudah bagus, baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi, dan juga bantuan-bantuan yang datang dari pusat," pada hari Senin, 13 November.
Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah menetapkan status tanggap darurat selama 21 hari untuk tanah longsor di Distrik Anggruk dan Distrik Panggema, serta kelaparan di Distrik Amuma, mulai 12 Oktober hingga 1 November 2023.
Lebih dari 14.000 penduduk dilaporkan terdampak, dengan 22 orang meninggal dunia.
Menurut Muhadjir, korban yang terdampak telah dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih intensif.
Upaya tindak lanjut pasca pengiriman bantuan juga akan dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Dalam jangka pendek, Muhadjir mencatat rencana pembangunan lumbung sosial oleh Kementerian Sosial, sementara BNPB akan menangani rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terdampak.
Upaya jangka panjang termasuk penyediaan varietas pangan lokal tahan cuaca ekstrem dan adaptasi teknologi tepat guna di sektor pertanian.
Muhadjir juga melakukan peninjauan di rumah sakit Kabupaten Yahukimo, menyerahkan bantuan obat-obatan, dan mendorong peningkatan status rumah sakit.
Ia menyatakan, "Saya juga minta peningkatan kelas rumah sakit karena itu baru tipe D. Masa satu-satunya rumah sakit di kabupaten tipenya hanya D.
Nanti saya akan koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan."
Sebagai respons atas bencana ini, Kementerian Sosial dan BNPB telah menyediakan bantuan logistik dan paket sembako, sedangkan kolaborasi antara Kemenko PMK, Kementan, BNPB, dan BAPANAS memberikan bantuan tambahan, termasuk dana siap pakai sejumlah Rp. 1 miliar untuk dukungan operasional. (jpg)
