Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah Daerah Dinilai Tak Netral, Anies Minta Pemerintah Pusat Bertindak

T
Penulis: Tina Mamangkey❯
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan sambutan saat deklarasi dukungan dari Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (KB HMI) di Jakarta, Rabu (27/12/2023). (DOK: TIMNAS AMIN)
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan sambutan saat deklarasi dukungan dari Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (KB HMI) di Jakarta, Rabu (27/12/2023). (DOK: TIMNAS AMIN)

GORONTALOPOST - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyoroti perlunya inisiatif dari pemerintah pusat terkait pencabutan izin kampanye yang kerap dialaminya dalam rangka pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di beberapa daerah.


Advertisement

"Pemerintah pusat sudah mengatakan, netral, lalu ada pemerintah daerah yang tidak netral, maka mendagri harus menegur, presiden harus menegur, KPU (Komisi Pemilihan Umum) harus menegur ke bawah," ujarnya saat berada di Tuban, Jawa Timur, pada Jumat (29/12).

Anies mengungkapkan keheranannya terhadap sikap pemerintah pusat yang menunggu laporan dari para kontestan pemilu sebelum bertindak terhadap pemerintah daerah yang dianggap tidak netral.

"Malah pemerintah pusat yang seharusnya memprotes (ke Pemda) bukan kontestan," katanya.

Advertisement

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa kegiatan kampanye merupakan bagian dari proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan merupakan kegiatan konstitusional.

Oleh karena itu, setiap tingkatan pemerintahan, termasuk Pemda setempat yang menjadi lokasi kampanye, seharusnya memberikan fasilitas daripada melakukan penghalangan.

"Ini adalah kegiatan bernegara, yang melakukan itu (mencabut izin) harus dipahami, ini beda dengan mengurus izin konser, ngurus izin rapat akbar, untuk aktivitas non Pemilu, ini aktivitas Pemilu, aktivitas Pemilu itu justru Pemda harus memfasilitasi," tegasnya.

Advertisement

Sebelumnya, Hamdan Zoelva, Ketua Dewan Penasehat Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin, mencatat bahwa enam kegiatan kampanye Anies telah dicabut izinnya oleh beberapa Pemda di Indonesia.

Zoelva menyoroti ketidakadilan tersebut dan mengajukan permintaan kepada pemerintah daerah dan penegak hukum di seluruh Indonesia untuk bertindak secara adil terhadap semua kandidat.

Beberapa contoh pencabutan izin kampanye termasuk acara di Aceh, pemakaian Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi, safari politik di Pekanbaru, izin kegiatan di Ciamis dan Tasikmalaya yang tetap berlangsung, penggunaan Gedung Indonesia Menggugat di Bandung, serta pencabutan izin acara di Taman Budaya Provinsi NTB. (jpg)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer