
GORONTALOPOST-Barisan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam IM57+ Institute menyesalkan absennya representasi masyarakat dalam komposisi pimpinan KPK periode 2024-2029.
Kelima pimpinan terpilih hanya berasal dari institusi penegak hukum dan auditor, yang dinilai kurang mencerminkan semangat reformasi KPK.
"Ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintahan baru dalam mendorong reformasi KPK, yang seharusnya menjadi kunci penting dalam pemberantasan korupsi," ujar Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, Kamis (21/11).
Lakso juga mengkritik DPR karena memilih pimpinan bermasalah seperti Johanis Tanak, yang justru menduduki peringkat pertama dalam seleksi. Ia menilai Johanis tidak menunjukkan gebrakan signifikan selama menjabat, bahkan melemahkan inovasi utama KPK seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT).
"Padahal, publik sudah menyaksikan rekam jejak yang tidak progresif selama Johanis Tanak berada di KPK. DPR jelas tidak memiliki komitmen serius untuk mengembalikan KPK sebagai lembaga antikorupsi yang inovatif," tegas Lakso.
IM57+ Institute menekankan pentingnya independensi dalam kepemimpinan KPK. "Komitmen untuk tidak memiliki loyalitas ganda adalah kunci utama dalam menjaga independensi KPK," pungkas Lakso.
Kritik ini muncul di tengah keprihatinan publik akan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama dengan terpilihnya pimpinan KPK yang dinilai tidak merepresentasikan semangat perubahan.



