
Indonesia secara tegas mendukung langkah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Kepala Otoritas Pertahanan Israel, Yoav Gallant.
Langkah ini dianggap sebagai upaya penting untuk memastikan keadilan bagi korban kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang di Palestina.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui akun resmi Twitter Kemlu RI, @Kemlu_RI pada Sabtu (23/11), Indonesia menyatakan bahwa penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant merupakan "langkah signifikan untuk mewujudkan keadilan bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Palestina."
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung segala upaya yang bertujuan memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh Israel.
Ini termasuk langkah-langkah yang diambil oleh ICC, yang berfokus pada penuntutan individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
“Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap semua inisiatif yang bertujuan untuk memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh Israel, termasuk yang ditempuh melalui ICC,” bunyi pernyataan Kemlu RI.
Kemlu RI juga menekankan bahwa surat perintah penangkapan tersebut harus dijalankan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.
Hal ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan hukum internasional dalam menanggapi kejahatan perang yang terjadi di Palestina.
Menurut Indonesia, keputusan ICC ini juga sangat penting untuk mendukung perjuangan Palestina dalam mengakhiri pendudukan ilegal Israel di wilayahnya.
Indonesia kembali menegaskan pentingnya pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, sesuai dengan prinsip-prinsip Solusi Dua Negara yang telah disepakati secara internasional.
“Langkah tersebut sangat penting untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina dan memajukan pembentukan Negara Palestina yang merdeka yang sesuai dengan prinsip-prinsip Solusi Dua Negara,” tambah pernyataan tersebut.
Pada Kamis, 21 November 2024, ICC secara resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua tokoh penting Israel, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant.
Kedua individu ini dituduh terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang berlangsung sejak 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024.
Tanggal 20 Mei tersebut adalah saat Jaksa ICC mengajukan permohonan surat perintah penangkapan.
ICC menyebutkan bahwa mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk menanggapi tuduhan pelanggaran serius yang terjadi selama periode tersebut, yang mencakup serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur di Palestina.
ICC juga menanggapi penolakan Israel terkait yurisdiksi pengadilan tersebut.
Israel sempat mengklaim bahwa ICC tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant.
Namun, ICC dengan tegas menolak argumen tersebut dan melanjutkan proses hukum dengan menerbitkan perintah penangkapan sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
Langkah ini semakin memperjelas posisi ICC dalam menanggapi pelanggaran hukum internasional, dan mengirimkan pesan kuat bahwa tidak ada negara atau individu yang kebal dari pertanggungjawaban hukum atas kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia.
Keputusan ICC ini juga mendorong harapan bagi masyarakat internasional untuk lebih aktif dalam memastikan bahwa hukum internasional ditegakkan secara adil dan merata.
Dengan dukungan Indonesia yang terus konsisten terhadap inisiatif yang memperjuangkan keadilan, langkah ini bisa menjadi batu loncatan penting dalam upaya perdamaian dan keadilan bagi Palestina.
Indonesia berharap agar langkah-langkah hukum ini dapat berkontribusi pada perubahan positif yang lebih luas, bukan hanya untuk Palestina, tetapi juga untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia di seluruh dunia. (*/antara)



