
GORONTALOPOST- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait pengakuan warga negara yang tidak memeluk agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Putusan ini disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Jakarta, Jumat (3/1/2025).
"Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," ucap Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024.
Permohonan ini diajukan oleh dua warga negara, Raymond Kamil dan Teguh Sugiharto, yang mengaku tidak memeluk agama maupun kepercayaan tertentu. Mereka mempermasalahkan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kedua pasal tersebut mengatur bahwa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) wajib mencantumkan kolom agama atau kepercayaan.
Para pemohon berargumen bahwa data kependudukan di KK dan KTP seharusnya dapat tidak mencantumkan kolom agama atau kepercayaan, khususnya bagi warga yang tidak memeluk keduanya. Mereka menilai ketentuan ini tidak memberikan ruang bagi kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Namun, MK dalam pertimbangannya menegaskan bahwa konsep kebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi Indonesia tidak memberikan ruang bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
"Tidak beragama atau tidak menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dinilai sebagai kebebasan beragama atau kebebasan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa," ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan putusan.
Putusan ini sekaligus mempertegas bahwa kolom agama atau kepercayaan tetap menjadi elemen wajib dalam dokumen administrasi kependudukan di Indonesia.

