GORONTALOPOST- Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN) memicu gelombang protes dari sejumlah investor yang telah membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa penghentian sementara atau moratorium pendaftaran dapur SPPG baru dilakukan sebagai bagian dari langkah penataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih efektif dan tepat sasaran.
"Selanjutnya yang terakhir adalah untuk 3T. Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Tetapi tadi kami belum ke sini nih (acara pelantikan di Istana) sudah didemo nih (Kantor BGN) oleh apa namanya rupanya ada investor yang sudah membangun 3T," ujar Nanik usai pelantikannya di Istana Kepresidenan, Senin (8/6).
Di tengah pembatasan anggaran negara, BGN juga tengah menyiapkan strategi alternatif untuk memperluas layanan di wilayah 3T.
"Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi, masa sih bikinin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga. Jadi CSR mereka kan juga punya CSR," katanya.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program MBG di wilayah terpencil sekaligus memperluas akses layanan gizi di Indonesia.
