alexametrics
24.2 C
Gorontalo
Friday, August 19, 2022

PANAS! PDIP Tolak Koalisi, Demokrat Sindir Pemerintahan Jokowi: Rakyat Antri Migor, Sembako Naik

GORONTALOPOST.ID–Partai Demokrat merespons keengganan PDI Perjuangan yang enggan membangun kerjasama politik dengan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, pihaknya menghargai setiap keputusan yang diambil partai politik.

“Kami juga sangat menghargai, setiap parpol punya prioritas dan platform berbeda ketika memegang pemerintahan,” kata Herzaky dalam keterangannya, Minggu (26/6).

“Seperti yang disampaikan Ketua Umum kami, AHY, dalam berbagai kesempatan, kalau Demokrat sangat menghargai kemandirian, independensi, mekanisme internal dan pilihan dari setiap partai dalam menentukan, ingin berkoalisi atau bekerja sama dengan partai mana, untuk Pilpres 2024,” sambungnya.

Menurut Herzaky, rakyat pernah merasakan pemerintahan era Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo yang sedang memimpin saat ini. Saat era Demokrat yang memimpin pada 2004-2014, mempunyai prioritas yang jelas.

“Kami bela rakyat kecil, perjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat. Rakyat tidak perlu antri minyak goreng (Migor). Harga sembako juga terjangkau dan stabil, tidak naik drastis seperti situasi yang rakyat hadapi enam bulan ini,” ungkap Herzaky.

Dia mengklaim, kemiskinan era Presiden RI keenam SBY turun drastis, penduduk miskin berkurang hampir 9 juta. Saat itu, Pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari Presiden Megawati, setelah 10 tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin ke pemerintahan Jokowi.

“Ada pengurangan sangat signifikan. Sedangkan 5 tahun era Jokowi memimpin, angkanya berkisar 24-26 juta. Hampir tidak ada pengurangan dari era SBY. Bahkan, setelah pandemi, di periode kedua, malah sempat naik lagi ke 28 juta dan sekarang 26 juta,” beber Herzaky.

Oleh karena itu, Herzaky menegaskan pihaknya berkoalisi dengan sesama parpol yang bakal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Berupaya agar harga sembako terjangkau, stabil dan stok tersedia, kemiskinan berkurang drastis, serta pengangguran berkurang drastis.

“Tentu Parpol-parpol yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan nasib rakyat di 2024-2029,” tegas Herzaky.

Sebelumnya, PDI Perjuangan secara tegas menutup kerja sama politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Ya kalau dengan PKS tidak (mungkin kerja sama),” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Kamis (23/6).

Meski demikian, Hasto tidak menjelaskan alasan menutup peluang kerja sama politik dengan PKS. Partai berlogo banteng bermoncong putih itu juga memastikan, tidak mungkin berkoalisi dengan Partai Demokrat.

“Memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat. Karena dalam berbagai dinamika politik menunjukan hal itu,” ungkap Hasto.

Hasto mengungkapkan kriteria kerja sama politik yang dipegang teguh PDI Perjuangan. Menurutnya, kerja sama politik itu harus saling menghormati dan membawa kemajuan bagi Indonesia.

“Terpenting untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan elit,” pungkas Hasto.(Jawapos)

GORONTALOPOST.ID–Partai Demokrat merespons keengganan PDI Perjuangan yang enggan membangun kerjasama politik dengan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, pihaknya menghargai setiap keputusan yang diambil partai politik.

“Kami juga sangat menghargai, setiap parpol punya prioritas dan platform berbeda ketika memegang pemerintahan,” kata Herzaky dalam keterangannya, Minggu (26/6).

“Seperti yang disampaikan Ketua Umum kami, AHY, dalam berbagai kesempatan, kalau Demokrat sangat menghargai kemandirian, independensi, mekanisme internal dan pilihan dari setiap partai dalam menentukan, ingin berkoalisi atau bekerja sama dengan partai mana, untuk Pilpres 2024,” sambungnya.

Menurut Herzaky, rakyat pernah merasakan pemerintahan era Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo yang sedang memimpin saat ini. Saat era Demokrat yang memimpin pada 2004-2014, mempunyai prioritas yang jelas.

“Kami bela rakyat kecil, perjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat. Rakyat tidak perlu antri minyak goreng (Migor). Harga sembako juga terjangkau dan stabil, tidak naik drastis seperti situasi yang rakyat hadapi enam bulan ini,” ungkap Herzaky.

Dia mengklaim, kemiskinan era Presiden RI keenam SBY turun drastis, penduduk miskin berkurang hampir 9 juta. Saat itu, Pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari Presiden Megawati, setelah 10 tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin ke pemerintahan Jokowi.

“Ada pengurangan sangat signifikan. Sedangkan 5 tahun era Jokowi memimpin, angkanya berkisar 24-26 juta. Hampir tidak ada pengurangan dari era SBY. Bahkan, setelah pandemi, di periode kedua, malah sempat naik lagi ke 28 juta dan sekarang 26 juta,” beber Herzaky.

Oleh karena itu, Herzaky menegaskan pihaknya berkoalisi dengan sesama parpol yang bakal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Berupaya agar harga sembako terjangkau, stabil dan stok tersedia, kemiskinan berkurang drastis, serta pengangguran berkurang drastis.

“Tentu Parpol-parpol yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan nasib rakyat di 2024-2029,” tegas Herzaky.

Sebelumnya, PDI Perjuangan secara tegas menutup kerja sama politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Ya kalau dengan PKS tidak (mungkin kerja sama),” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Kamis (23/6).

Meski demikian, Hasto tidak menjelaskan alasan menutup peluang kerja sama politik dengan PKS. Partai berlogo banteng bermoncong putih itu juga memastikan, tidak mungkin berkoalisi dengan Partai Demokrat.

“Memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat. Karena dalam berbagai dinamika politik menunjukan hal itu,” ungkap Hasto.

Hasto mengungkapkan kriteria kerja sama politik yang dipegang teguh PDI Perjuangan. Menurutnya, kerja sama politik itu harus saling menghormati dan membawa kemajuan bagi Indonesia.

“Terpenting untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan elit,” pungkas Hasto.(Jawapos)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/