GORONTALOPOST.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta perizinan yang menyeret Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud.
Sejumlah pihak juga terus diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah tersebut.
Sebelumnya, KPK sudah melayangkan pemanggilan terhadap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief.
Terbaru, KPK juga memanggil politisi Demokrat, Jemy Setiawan.
Hal itu dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri.
Ali Fikri menyatakan, Deputi II BPOKK Partai Demokrat itu dipanggil menjadi saksi untuk tersangka Abdul Gafur Mas’ud.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” ujar Ali kepada wartawan, Rabu pagi (30/3/2022).
Sebelumnya, penyidik KPK sudah memanggil Andi Arief, juga terkait kasus yang menjerat Abdul Gafur Mas’ud.
Namun, Andi Arief mangkir dengan alasan belum menerima surat pemanggilan.
Sebaliknya, Andi Arief menuding Juru bicara KPK telah menyebar hoax atas pemanggilan dirinya.
Stafsus era Presiden SBY juga juga menuntut permintaan maaf dari Jubir KPK.
Dia juga sudah meminta kader Demokrat di Komisi III DPR RI untuk memanggil Jubir KPK.
Ocehan Andi Arief di akun Twitter-nya itu lantas dibalas ultimatum.
Juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan, sikap kooperatif Andi Arief merupakan sebuah ketaatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami mengingatkan kepada saksi ini untuk kooperatif hadir pada penjadwalan pemanggilan berikutnya,” tegas Ali Fikir, kepada wartawan, Selasa (29/3/2022).
Ali Fikri juga memastikan, surat pemanggilan kedua akan dikirimkan lagi ke kediaman Andi Arief di Cipulir, Jakarta Selatan.
Ia menerangkan, keterangan Andi Arief dibutuhkan penyidik untuk mengungkap dugaan korupsi yang dilakukan Abdul Gafur Mas’ud yang juga merupakan kader Partai Demokrat itu.
“Sikap kooperatif dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam pengungkapan dan penyelesaian perkara dugaan korupsi oleh KPK sangat diperlukan agar proses penegakkan hukumnya menjadi lebih efektif dan efisien,” tegas Ali lagi. (ruh/int/pojoksatu)
