GORONTALOPOST.ID - Ibu Kota Negara (IKN) baru resmi pindah ke Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, dana yang dibutuhkan untuk ibu kota baru sekitar Rpp466 triliun-Rp486 triliun.   Terkait hal ini, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berpendapat target pembangunan ibu kota baru terlalu agresif. Masalahnya, tak mudah menarik minat investor menanamkan dana di ibu kota baru.   Kebijakan pemerintah yang suka berubah membuat investor ragu. Terlebih, belum ada jaminan bahwa proyek ibu kota baru akan tetap berlangsung setelah Jokowi lengser pada 2024 mendatang.   "Pemerintahan yang baru bisa saja menganulir UU IKN, direvisi lagi. Tergantung partai politik penguasa," ucap Trubus.   Mau tak mau, kata Trubus, pemerintah harus tukar guling alias memberikan jaminan politik demi menggaet investor di proyek ibu kota baru.   "Bahasanya tukar guling, nanti ada kompensasi dari pemerintah. Misalnya pengusaha mau berinvestasi lalu pengusaha dijanjiin sesuatu, ada unsur politik," terang Trubus. Ia menilai ada risiko dari jaminan politik yang diberikan pemerintah kepada pengusaha. Namun, risikonya terbilang lebih rendah ketimbang pemerintah harus menambah utang.   "Tapi tetap saja mengundang investasi sekarang tidak mudah karena masih pandemi. Ada urusan domestik di negara masing-masing," ujar Trubus.   Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah harus menjaga iklim investasi dengan cara memberikan kepastian hukum kepada mereka yang berminat berinvestasi di RI. Jangan sampai ada kebijakan yang berubah terus dalam waktu cepat.   "Iklim investasi terpengaruh dengan kepastian hukum, harus konsisten. Indonesia ini selalu inkonsistensi," jelas Trubus.   Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan status ibu kota negara dari DKI Jakarta akan pindah ke Kalimantan Timur pada semester I 2024 mendatang. Bahkan, Jokowi bercita-cita merayakan HUT RI ke-79 di ibu kota baru pada 17 Agustus 2024.   Nantinya, kantor Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin akan menjadi yang pertama pindah ke ibu kota baru. Hal itu akan diikuti dengan tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri. (aud/sfr/cnn)