Gorontalopost, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melontarkan pernyataan tegas soal kebijakan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam penyampaian Rancangan APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ia mengumumkan langkah berani penghapusan tantiem bagi BUMN yang merugi sekaligus pemangkasan jumlah komisaris.
Prabowo menilai, praktik tantiem atau bonus keuntungan selama ini sering disalahgunakan.
“Saya hapus tantiem. Bahkan saya tidak mengerti arti tantiem itu, hanya akal-akalan saja dengan istilah asing supaya rakyat bingung,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyinggung praktik tidak wajar di masa lalu, ketika seorang komisaris BUMN hanya menghadiri rapat sebulan sekali, tetapi tetap mengantongi tantiem hingga Rp 40 miliar setahun.
“Kalau rugi, direksi tidak perlu dapat tantiem. Kalau untung pun harus benar-benar untung, bukan untung akal-akalan. Kalau keberatan, silakan berhenti!” ucapnya disambut tepuk tangan hadirin.
Selain itu, Prabowo juga mengkritik struktur komisaris di sejumlah BUMN yang dinilai berlebihan.
“Perusahaan rugi, komisarisnya kebanyakan. Saya potong setengah. Paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima,” katanya.
Baca Juga: Kukuhkan 26 Paskibraka Kabupaten Gorontalo, Bupati Sofyan Puhi: Kalian Putra-Putri Terbaik Daerah
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dijaga dengan belanja yang berkualitas.
Belanja negara, menurutnya, tidak boleh sekadar habis di pos operasional, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
“Jangan main-main dengan uang rakyat. Belanja negara harus menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” tuturnya.
Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakhiri budaya boros di BUMN dan memastikan efisiensi pengelolaan keuangan negara.(JP)
Editor : Azis Manansang